BATAS - DESA - BINONG - KECAMATAN - BINONG - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, LD Tahun 2022 No.128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 128 Tahun 2022
jabatan administrator - jabatan pengawas - kader potensial
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD.2017/No.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes serta
memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka guna
mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki integritas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan kader potensial untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pooij; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refom1asi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial. Hal-hal yang diatur antara lain maksud, tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, tujuan penyiapan Kader Potensial untuk mengisi jabatan Administrator dan Pengawas, sasaran penyiapan Kader Potensial, pelaksanaan penyiapan Kader Potensial, pembentukan Baperjakat, pelaksanaan Talent Scouting, promosi, mutasi dan penetapan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2017.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 128 Tahun 2022
tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - organisasi - di - lingkungan - badan - penanggulangan - bencana - daerah - kabupaten - cianjur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD Tahun 2022 No.252
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda kab. Cianjur No.5 Tahun 2022 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 8 Tahun 2008 ; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perkepda Penanggulangan Bencana Nasional No. 3 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIokrasu No. 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 5 Tahun 2022; Perbup Cianjur No. 126 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Eselon Dan Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan
daerah yang optimal untuk mendukung program
reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan
standar operasional prosedur penyelenggaraan tugastugas
pemerintahan
daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Maksud, Tujuan Dan Manfaat,
Ruang Lingkup,
Prinsip-Prinsip SOP AP,
Jenis Dan Format SOP AP,
Persiapan Penyusunan SOP,
Pelaksanaan Penyusunan SOP AP,
Pengesahan,
Monitoring, Evaluasi, Pengembangan Dan Pengawasan dan
Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 128 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan, perlu menata
kembali organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Boyolali; bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun
2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2021 dicabut.
Peraturan Menteri Keuangan NO. 128, BN.2023 (947)/39 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeaan
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan mengenai mitra utama kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 l/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap importir dan/ atau eksportir melalui · penyempurnaan proses bisnis dan memperluas caku pan pemberian manfaat pelayanan khusus serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap mitra utarna kepabeanan, sehingga Peraturan Menleri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 l/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utarna Kepabeanan
perlu diganti:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hu.ruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan dan kewajiban mitra kepabeaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.04/2015 ten tang Mitra Utama Kepabeanan dicabut dan dinyatakan tiak berlaku
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 128 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boyolali No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga di pasaran atas
sebagian bahan bangunan dan konstruksi, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 diubah.
162 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 128 Tahun 2020
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD.2020/NO.128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemerintahan Kalurahan, Peraturan Bupati Nomor 134
Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018; . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai Sekretariat Kalurahan dan Pelaksana Teknis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 128 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa
ABSTRAK:
bahwa masih ditemukan penderita gangguan jiwa yang belum tertangani secara optimal di Kabupaten Karanganyar; bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup sehat secara jasmani, rohani, dan sosial sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi terwujudnya kondisi tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
