Permenhub No. 36 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Diubah dengan :
Permenhub No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Mencabut :
Permenhub No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Permenhub No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Permenhub No. 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obigation)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021
UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 8Tahun 2008; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2018; ; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 96 Tahun 2020
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Kerja Perangkat Daerah, BAB III Ketentua Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 113 Tahun 2018
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 678
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah
UU NO 9 TAHUN 1967
UU NO 3 TAHUN 2003
UU NO 5 TAHUN 2014
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 18 TAHUN 2016
PP NO 11 TAHUN 2017
PERPRES NO 81 TAHUN 2010
PERMENPANRB NO 20 TAHUN 2010
PERMENPANRB NO 34 TAHUN 2011
PERMENPANRB NO 39 TAHUN 2013
PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015
PERMENPANRB NO 41 TAHUN 2018
PERDA KAB KAUR NO 14 TAHUN 2016
PERBUP KAUR NO 69 TAHUN 2016
Peraturan Bupati tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 113 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan eliundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Infonnasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri
o Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiflkasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 50 Tahun 02019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
pengaturan sehingga perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun
2019,2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2021.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 50),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
-
-
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 113 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Garut No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 113, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Menghentikan Dengan Hormat Ny. Soedibjo Poesponegoro Dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1963.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan
pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang
aman dan selamat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2013; Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). RASS diwujudkan dengan adanya
fasilitas perlengkapan jalan, yang terdiri atas:
rambu lalu lintas;
marka jalan;
alat pemberi isyarat lalu lintas;
fasilitas pejalan kaki; dan
jalur khusus bersepeda. Serta dapat dilengkapi: halte;
fasilitas parkir untuk sepeda;
ruang henti pesepeda;
alat penerangan jalan; dan/atau
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 113 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 49 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggaraan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 27 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, etika pelayanan, pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan, majelis kode etik, rehabilitasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 113 Tahun 2020
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATAMA KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2022/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatama Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma
Kabupaten Bantul merupakan salah satu Unit Organisasi
Bersifat Khusus (UOBK) yang akan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
guna keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam
penerapan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul, perlu
menetapkan pola tata kelola sebagai landasan hukum
dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Pola Tata Kelola; Pola Tata Kelola Rumah Sakit; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntabilitas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 30 HLM; Lampiran: 2 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
