Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor;
b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan bagi wajib
pajak Pengusaha Kendaraan Angkutan Orang dan Barang
yangh terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
dalam membayar pajak kendaraan bermotor, perlu
mengubah ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dengan menambah ketentuan bahwa pembayaran pajak
kendaraan bermotor dimaksud dapat dilakukan dengan
cara diangsur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32
Tahun 2014
Materi Pokok: Mengatur mengenai penambahan cara pembayaran PKB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Jumlah halaman: 4 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 113 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayatc(2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4),cPasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (4),cPasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian DancPengelolaan Cagar Budaya perlu menetapkan Peraturan GubernurcSulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah ProvinsicSulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Sulawesi Selatan
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu ;
a. sebagai pelaksanaan Peraturan Daearah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; dan
b. sebagai pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian dan pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 113 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD TAHUN 2020 NOMOR 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Ketentuan dalam Paragraf 7 pada Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64) diubah
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Mengubah :
KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
Diubah dengan :
KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
Mengubah :
KEPPRES No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
ABSTRAK:
bahwa penyiapan sumber daya manusia sejak usia dini perlu diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pengakuan berbagai pemerintah didunia akan pentingnya fungsi dan peran Pendidikan Anak Usia Dini baik bagi anak usia dini maupun bangsa, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2018, Perpres No.87 Tahun 2017, Permendikbud No.146 Tahun 2014, Permendikbud No.137 Tahun 2014, Permendikbud No.18 Tahun 2018, Permendikbud Np.32 Tahun 2018, Perda No.12 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mutu Pelayanan Dasar, Tanggung Jawab Pencapaian SPM PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar, Penyelenggaraan SPM PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar, Peserta Didik, Sumber Dana, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 113 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
berdasarkan
Undang-undang Nomor
5 Tahun
2014 tentang
Aparatur
Sipil Negara ketentuan
Pasal
21 huruf
(d)
PNS
berhak
memperoleh perlindungan
dan Ketentuan
Pasal 22 huruf
(c)
PPPK
berhak
memperoleh
perlindungan;
bahwa
berdasarkan
ketentuan Pasal
6 ayat
(21
huruf
g
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor
40 Tahun
2018
tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem
Merit
dalam
Manqjemen
Aparatur
Sipil
Negara,
penerapan
dan
pelalsanaan
sistem merit
meliputi
beberapa aspek salah
satunya
adalah
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil Negara;
bahwa
dalam rangka
menjamin
dan
mewujudkan
Aparatur
Sipil Negara yang
handal,
profesional
dan bermoral
sebagai
penyelenggara
pemerintahan
yang
baik,
perlu
mendapatkan
perlindungan
dan
pelayanan
dalam
melaksanakan
tugas
dan tanggungiawab;
bahwa
perlindungan
dan
pelayanan
Aparatur
Sipil
Negara
bertujuan
untuk meningkatkan rasa
arnan dan
nyaman
serta
memberikan
kemudahan
bagr
Aparatur
Sipil
Negara
yang
membutuhkan
pelayanan
administrasi;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf
a,
hurub b huruf
c dan
huruf
d tersebut di atas
maka
perlu
menetapkan dengan Peraturaa Bupati Konawe Selatan tentang
Perlindungan
Dan Pelayanan Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(lrmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan
Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42671;
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun
2022 tentang Perubahan
Kedua
atas Undang-undang
Nomor 12
Tahun 20
1 I
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801); Undarg-Undang
Nomor
5 Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil
Negara
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5494);
4.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4
tentarrg
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tarrtbahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587),
sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
2
Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi
Undang-Undang
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015 Nomor
24,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5657);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun
2OO4 tentang
Pembinaan
Jiwa Korps
dan
Kode
Etik Pegawai Negeri
Sipii
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4449);
6. Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor ll4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pegawai
Pemerintah
dengan
Pedanjian
Keq'a
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 224,'fambaltan l€mbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6264);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6477);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l
ter:.tallg
Upaya
Administratif
dan
Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O21
Nomor 175,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 94
Tahun
2O2l
tentang Disiplin
Pegawai
Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O2l Nomor 2O2,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 6718); 1 I
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 20 14 tentang
Pedoman Penanganan
Perkara di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
214);
12. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2O 15 tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 120
Tahun 2018
tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 80
Tahun 2018 tentang
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
157);
13. Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018
tentang
Pedoman Sistem
Merit Dalam Manajemen
Aparatur
Sipil Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
1252);14. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 8 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2016
Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 1
Tahun 2O22
tentang
Perubahan Ketiga
atas
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Talrun
2022
Nomor 1);
15. Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil
Lingkup
Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP BAB
III
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
VI
PEMBIAYAAN BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat