Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,173 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 2001

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Download :
Keputusan_Presiden_no_113 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Download :
Pergub DIY Nomor 113 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pajak kendaraan bermotor

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 113, BD.2021/NO.113

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; b. bahwa dalam rangka memberikan keringanan bagi wajib pajak Pengusaha Kendaraan Angkutan Orang dan Barang yangh terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam membayar pajak kendaraan bermotor, perlu mengubah ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menambah ketentuan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dimaksud dapat dilakukan dengan cara diangsur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014
Materi Pokok: Mengatur mengenai penambahan cara pembayaran PKB

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Jumlah halaman: 4 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 113 Tahun 2017

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERGUB_NO_113_TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-SULAWESI-SELATAN-NOMOR-2-TAHUN-2014

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 113, BD.2017/No.113

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayatc(2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4),cPasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (4),cPasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian DancPengelolaan Cagar Budaya perlu menetapkan Peraturan GubernurcSulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah ProvinsicSulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Sulawesi Selatan 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu ; a. sebagai pelaksanaan Peraturan Daearah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; dan b. sebagai pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian dan pengelolaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 113 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Struktur Organisasi

Download :
Salinan_PERBUP_No_113_Tahun_2020.PDF

Abstrak

STRUKTUR ORGANISASI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD TAHUN 2020 NOMOR 113

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);
TERDIRI ATAS 2 PASAL

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Ketentuan dalam Paragraf 7 pada Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64) diubah
4 HALAMAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 113 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 2000

Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Mengubah :

KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
KEPPRES No. 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Download :
Keputusan_Presiden_no_113 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
KEPPRES No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998

Diubah dengan :

KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

Mengubah :

KEPPRES No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
KEPPRES No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download :
Keputusan_Presiden_no_113 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 113 Tahun 2021

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
Perwako Pontianak 113 2021.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 113, BD.2021/NO.113 LL PEMKOT PONTIANAK : 12 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

ABSTRAK:

bahwa penyiapan sumber daya manusia sejak usia dini perlu diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pengakuan berbagai pemerintah didunia akan pentingnya fungsi dan peran Pendidikan Anak Usia Dini baik bagi anak usia dini maupun bangsa, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2018, Perpres No.87 Tahun 2017, Permendikbud No.146 Tahun 2014, Permendikbud No.137 Tahun 2014, Permendikbud No.18 Tahun 2018, Permendikbud Np.32 Tahun 2018, Perda No.12 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mutu Pelayanan Dasar, Tanggung Jawab Pencapaian SPM PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar, Penyelenggaraan SPM PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar, Peserta Didik, Sumber Dana, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 113 Tahun 2020

Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup Kab Bandung No_113_Tahun_2020_1607574280.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 113 Tahun 2022

Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO.113 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

perlindungan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 113

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan Pasal 21 huruf (d) PNS berhak memperoleh perlindungan dan Ketentuan Pasal 22 huruf (c) PPPK berhak memperoleh perlindungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (21 huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Merit dalam Manqjemen Aparatur Sipil Negara, penerapan dan pelalsanaan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya adalah perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara; bahwa dalam rangka menjamin dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawab; bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa arnan dan nyaman serta memberikan kemudahan bagr Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hurub b huruf c dan huruf d tersebut di atas maka perlu menetapkan dengan Peraturaa Bupati Konawe Selatan tentang Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 1 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undarg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrtbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Keq'a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 224,'fambaltan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l ter:.tallg Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O21 Nomor 175, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 1 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20 14 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talrun 2022 Nomor 1); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2012.