DANA BANTUAN PEMBANGUNAN KELURAHAN - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan
pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan lancar,
tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika
yang berkembang di masyarakat, maka dipandang
perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 9
Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan; bahwa petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Pembangunan Kelurahan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran dana bantuan pembangunan kelurahan, penanggung jawab pelaksanaan, kepanitiaan, tahapan pencairan dan mekanisme penyaluran dana, pertanggungjawaban, pelaporan dan penyerahan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2005 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 06 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD 2006/148 Seri A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan walikota - ketentuan kepegawaian perusahaan daerah obyek wisata
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No.6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
ABSTRAK:
bahwa Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata
Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat un sesuai
kemampuan keuangan perusahaan, maka Lampiran Keputosan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 22
Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian
Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng
Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang perlu adanya perubahan; bahwa untuk mel.aksanakan maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingbt Il Magelang
Nomor 4 Tahun 1997.
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan kedua keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat II magelang nomor 22 tahun 1998 tentano ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian perusahaan daerah obyek wisata taman kyai langgeng kotamadya daerah tingkat II magelang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2006
Badan Narkotika - Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pembrantasan
penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan adiktif lainnya perlu koordinasi antar instansi/lembaga terkait; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a tersebut diatas, maka perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan
yang ditetapkan dengan Peraturan W alikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, badan narkotika kota, pelaksana harian BNK, kalakhar BNK, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatl<.an keserasian, keterpaduan
don kebefhasilan serta tertib administmsi penatousahaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006.
diperlukan adanya Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 ; bahwa untuk maksud di atas dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang NQmor 1 7 Tahuri 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undong-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturon Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman Penatausahaan dalam melaksanakan Keglotan - keglatan Pemerlntah Daerah yang dlblayai oleh Anggaran Pendapatan don BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2006.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 05 Tahun 2006
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TUNJANGAN PERUMAHAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2006/No. 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan dalam hal
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut huruf a
maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembayaran tunjangan perumahan dan pemberiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2006
Biava Tunjangan Perumahan, Premium Dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD - standarisasi
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2006/No. 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Standarisasi Biava Tunjangan Perumahan, Premium Dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Perubahan Standarisasi Biaya Tunjangan
Perumahan, Premium dan Kegiatan Kunjungan / Peninjauan
Lapangan DPRD Kota Pekalongan maka perlu ditetapkan
perubahan standarisasi tersebut dengan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan, Perubahan Standar Premium bagi Pimpinan DPRD, Kunjungan / Peninjauan Lapangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
Lampiran I Standarisasi Biaya Kegiatan nomor rekening
l.B.10 tentang biaya tunjangan rumah pimpinan/anggota DPRD
dan nomor rekening 1.B.03 tentang uraian transport lokal
anggota DPRD dicabut.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
