Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,069 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 112 Tahun 2018

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Struktur Organisasi

Download :
20190308031006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 112 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 112 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1957

Pengiriman Perutusan Republik Indonesia Ke Tenth World Health Assembly

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.112 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 112 Tahun 2021

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERFORASI PADA DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 112 Tahun 2021

Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download :
Perwal 112 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, BD 2021/112

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya pengendalian inflasi barang kebutuhan pokok, diperlukan penyediaan informasi harga yang akurat dan dapat diandalkan melalui suatu sistem informasi perdagangan terkait dengan pemantauan harga barang kebutuhan pokok; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pemantauan harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pemantauan harga barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020
Terdiri dari 25 Pasal, 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Lokasi Pemantauan, Tata Cara Pemantauan, Pengumpulan, Dan Pelaporan Data, Serta Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Kewenangan Pengambilan Data, Kriteria Pemilihan Responden, Barang Kebutuhan Pokok Yang Dipantau, Dikumpulkan, Dan Dilaporkan, Waktu Pemantauan Dan Pelaporan Harga, Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Informasi Elektronik, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Ruang Lingkup Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Mengatur mengenai Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi No. 112 Tahun 2016

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2018

Pengesahan Protocol To Amend The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation And Certain Agreements Thereunder Between The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 112 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2019

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar

Download :
1063-1065.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2019/No.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dan Perbibitan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Bab III Tata Kerja Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 dicabut.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 112 Tahun 2022

Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.112 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk dijadikan pedoman; b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 12 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s23); B. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomr 6322); 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keq'a Pemerintahan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Taletn 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 04); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggar an 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O21 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggararr 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 47).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR SATUAN HARGA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
99 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 112 Tahun 2016

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga

Download :
Perbup No 112 Tahun 2016 ocr.pdf

Abstrak

organisasi dan tata kerja-unit pelaksana teknis dinas perbenihan-dinas pertanian

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2016/NO.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka pembinaan, pengembangan usaha perbenihan tanaman pada penyediaan benih unggul tanaman, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukanUPTD Perbenihan pada DINPERTAN, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2011 dicabut
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.