Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga barang
kebutuhan pokok dalam mendukung pengendalian inflasi
khususnya pengendalian inflasi barang kebutuhan
pokok, diperlukan penyediaan informasi harga
yang akurat dan dapat diandalkan melalui suatu sistem
informasi perdagangan terkait dengan pemantauan harga
barang kebutuhan pokok;
bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum
dan tertib administrasi pemantauan harga barang
kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diatur pedoman pemantauan harga barang
kebutuhan pokok yang terintegrasi dalam sistem
informasi perdagangan yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan
Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020
Terdiri dari 25 Pasal, 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Lokasi Pemantauan, Tata Cara Pemantauan, Pengumpulan, Dan Pelaporan Data, Serta Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Kewenangan Pengambilan Data, Kriteria Pemilihan Responden, Barang Kebutuhan Pokok Yang Dipantau, Dikumpulkan, Dan Dilaporkan, Waktu Pemantauan Dan Pelaporan Harga, Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Informasi Elektronik, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Ruang Lingkup Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Mengatur mengenai Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi No. 112 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 112, LN. 2018 Nomor 206
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation And Certain Agreements Thereunder Between The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dan Perbibitan Pada
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi
Bab III Tata Kerja
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam
rangka
penyusunan
dan
pelaksanaan
APBD
Tahun Anggaran 2023 diperlukan Standar Satuan
Harga
Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan untuk dijadikan
pedoman;
b. bahwa berdasarkan
perlimbangan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a,
maka
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Standar Satuan Harga Barang dan
Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2023;
l.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
24,
Tambahan
lrembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4367);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022
lentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011. tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor
244, Tambaltan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah
Nomor
55 Tahun
20
12
tentang
Kendaraan (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor
120, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5317);
7.
Peraturan Pemerintah
Nomor
27 Tah:un 2014
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2074 Nomor
92,
Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5533) sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun
2014 tentang
Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2020 Nomor 142,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6s23);
B. Peraturan Pemerintah Nomor
1 2 Tahun 20 19
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomr
6322);
9.
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33), sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor
63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006
tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Keq'a
Pemerintahan Daerah;
1 1
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0
Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah,
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
12.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun
20 16
tentang
Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor
547);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
8
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2016 Nomor 8),sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
1
Taletn 2022
tentang Perubahan
Ketiga
atas Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor
1);
14. Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
04
Tahun
2021 tentang Pengelolaan
Barang
Milik Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2021 Nomor
04);
15. Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 16
Tahun
2O2l
tentang Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
Anggar
an 2022
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2021
Nomor
16);
16. Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 47 Tahun
2O21
tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggararr 2022
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021
Nomor
47).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB
II
STANDAR SATUAN
HARGA BAB III
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 112 Tahun 2016
Pangan, Pertanian dan PeternakanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga
organisasi dan tata kerja-unit pelaksana teknis dinas perbenihan-dinas pertanian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2016/NO.112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka pembinaan, pengembangan usaha perbenihan tanaman pada penyediaan benih unggul tanaman, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukanUPTD Perbenihan pada DINPERTAN, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2011 dicabut
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat