Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Belanja Kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan MbBS SD/Ml pada Dinas Pendidikan serta Kegiatan Kewirausahaan pada Kelurahan Kota Magelang Setelah Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa T engah Nomor: 903 I 17045
tanggal 28 Agustus 2009, Pemerintah Kola Magelang diberi Alokasi
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dalam Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 berupa Bantuan Sarana
Prasarana yang ditetapkan penggunaanya untuk menunjang kegiatan
Kewirausahaan Kelurahan dan Bantuan Pendidikan yang dipergunakan
untuk menunjang kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan
Managemen Berbasis Sekolah SD/Ml; bahwa mengingat Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang T ahun
Anggaran 2009 telah ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bahwa untuk pengeluaran belanja
kegiatan dimaksud harus dilaksanakan. Oleh karena itu agar dalam
pelaksanaanya dapat benalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang N_omor 25 Tahun 2004; Undan~-Undang No~or 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nom?r 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Oaerah Kata Magelang Nomor 9 Tanun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa T engah kepada Pemerintah
Kota Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa Camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga
melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota berdasarkan
pada kriteria eksternalitas dan efisiensi;
b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan wewenang sebagaimana
dimaksud huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan
Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan yang dilimpahkan kepada camat, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan
berhasil guna secara optimal. dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis pada
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Walikota ini mengubah pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang Kop Naskah Dinas Walikota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diubah
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan status pribadi dan status hukum Peristiwa
Kelahir~ d~am penerbitan Akta Kelahiran di wilayah Kota Magelang,
perlu diberikan perpanjangan dispensasi masa dispensasi Pelayanan
Pencatatan Akta Kelahiran; bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 10 tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Oispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga
Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
