Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2011 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011, yang merupakan pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana APBD Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2010.
62 halaman, 58 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 30 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan optimalnya
pemungutan / pengelolaan terhadap sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Baubau, perlu nlernberikan biaya
penunjang tambahan penghasilan;
b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Baubau ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2001 Nonror 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4120)',
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lncionesia
Nomor 4287)',
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4
Nomor 125, l-arnbahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir derrgan Undang-
Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembai'an Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 59, l-ambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
4. Undang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentarrg Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nonror 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribursi Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik lnConesia Nomor 50a9);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Fertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4025)',
7. Peraturan Pernerintah Republik lndonesia Nomor 69 Tahun
2010leniang Tata Cara Pemberiarr dan Pemanfaatan lnsentif
Femungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2410 Nomor 1 19,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau lr,lomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau
(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 30 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Karang Taruna di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Pasal 3 menyatakan bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota;
b. bahwa untuk melaksanakan makdsud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara
Pembentukan Karang Taruna di Kota Semarang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/ 2005, Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/KEP/X/2003, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum,, asas dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan dan keanggotaan, keorganisasian, mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus karang taruna, pembina, hubungan tata kerja, sumber dana, majelis pertimbangan karanga taruna dan unit teknis karang taruna, identitas, ketentuan lain-lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2010.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 30 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, perlu
adanya pengaturan tentang cuti pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Magelang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang cuti pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Mgaelang No 2 Tahun 2009; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 270 Tahun 1978; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang cuti pegawai dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2011 dapat terlaksana dengan tertib, lancar
serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku maka perlu membentuk Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
