Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.171 peraturan dalam 1,572 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Tasikmalaya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWALI NO 41 TH 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Tata Kota

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

BD Perwal No 41 Thn 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

SALINAN PERWAL NOMOR 41 T...ERWAL UANG MAKAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perwa_Kota_Pontianak_NO_41_Tahun_2010ocr.pdf

URAIAN TUGAS JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2010/NO.41, LL KOTA PONTIANAK: 15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Dinas disusun oleh Sekretaris Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Perda No. 1 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 34 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
15 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 41 Tahun 2010

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 41 ...a Tertib Sekolah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 41 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal Magelang Tahun 2010 No 41_ocr.pdf

peraturan walikota - pedoman pengelolaan keuangan

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2010/No.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah; Sasaran TKI Dan BPO; Penganggaran TKI Dan BPO; Pencairan TKI Dan BPO; Pertanggungjawaban TKI Dan Penggunaan BPO.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perwa_Kota_Pontianak_NO_40_Tahun_2010ocr.pdf

URAIAN TUGAS JABATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2010/NO.40, LL KOTA PONTIANAK: 13 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Dinas disusun oleh Sekretaris Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 62 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
13 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Abstrak

Struktur Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

BD Perwal No 40 Thn 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAKO-40-2010.pdf

izin-penyelenggaraan-reklame

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, LD.2010/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7 tanggal 16 Agustus 2010,perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
3 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Sekretariat Layanan Pengadaan (SLP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

BD. PER.WK NO. 40 TH. 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.