Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,067 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 104 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 56 Tahun 2011 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa

Download file:

Perbup Sleman No. 104 Tah...ngsa dan Politik.pdf

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK – KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2016/NO.104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu diatur pula mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa), Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional (Subbidang Politik Dalam Negeri, Subbidang Ketahanan Nasional), Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Subbidang Penanganan Konflik, Subbidang Kewaspadaan Nasional), Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja (Badan, Kepala Badan, Sekretaris, Satuan Organisasi), serta Kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa
15 HLM;-

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018

Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbub Nomor 104 Tahun 20...un Anggaran 2023.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2021

Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbub Nomor 104 Tahun 20...uluhan Pertanian.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 104 Tahun 2023

Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 104_ocr.pdf

Batas Desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2023/NO.104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 104 Tahun 2023

Peta Batas Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru

Abstrak

Desa

Download file:

peraturan-bupati-karawang...lwaru-1714980043.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 120 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Download file:

Permenhub Nomor 104 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

104.PERBUP NOMOR 104 TENT...ABARAN APBD 2024.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 104 Tahun 2023

Tangerang Government University

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tangerang No. 74 Tahun 2023 tentang Tangerang Corporate University

Download file:

Perwali 104 2023.pdf

Tangerang Government University

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD Tahun 2023 Nomor 104

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tangerang Government University

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan terarah, diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang; bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional, terarah, dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi; bahwa untuk kompetensi mengimplementasikan sumber daya manusia pengembangan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang lebih baik dibutuhkan pengaturan mengenai Tangerang Government University; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Wali Kots tentang Tangerang Government University:
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 3 Tahun 2020; Perwali No.123 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Strategi Pembelajaran Bab III Fokus Pembelajaran Bab IV Manajemen Pengetahuan Bab V Infrastruktur Pembelajaran Bab VI Arsitektur Pembelajaran Bab VII Organisasi Pembelajar Bab VIII Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 104 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Pengujian Sampel Pakan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2016.pdf

SOP Pakan dan perwilayahan.pdf

Pertanian dan Peternakan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2016/NO.104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Sampel Pakan

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengujian Sampel Pakan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Sampel Pakan.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Standar Operasional Prosedur Pengujian Sampel Pakan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Standar Operasional Prosedur Pengujian Sampel Pakan. 3.Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.