Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pemerintah Kota Semarang wajib
memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang
termasuk dalam kategori arsip terjaga; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab, Jenis dan Batasan, Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42, BD Kota Bandung Tahun 2024 No. 43
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip, perlu menetapkan Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peranri No. 20 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang meliputi Ketentuan umum, Alih media arsip, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun
2013 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan
Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali
guna mendukung implementasi sistem
informasi kearsipan dinamis terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang klasifikasi arsip sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis; mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2013 dicabut.
98 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2023
KODE - KLASIFIKASI - ARSIP - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - TASIKMALAYA
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 40, BD Tahun 2023 No.40
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala ANRI No. 19 Tahun 2012; Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kode Klarifikasi Arsip; Penetapan Kode Klarifikasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
70 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna menciptakan keseragaman dalam
pengelolaan arsip, perlu menyusun Kode
Klasifikasi Arsip;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi
persuratan di lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan telah ditetapkan Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan;
c. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
100.4.4.1/8557/SJ tentang Penggunaan Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan
di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan,
perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kode Klasifikasi Arsip;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9
Tahun 2017
peraturan ini mengetur mengenai Kode Klasifikasi Arsip;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
ketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64
Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan
terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib
menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
Bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap
keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan
terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
Bahwa perlu adanya penyempumaan yang disesuaikan dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai
kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung
implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tabun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis; Pengaturan Akses Arsip; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Mojokerto;
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
mengatur tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang memuat kewajiban Srikandi, pengoperasian Srikandi, pengelolaan Naskah Dinas, sumber daya kearsipan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan kerjasama, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 28 Tahun 2023
Arsip - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman - Perpustakaan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1154
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2022
33 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung
sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar
setiap informasi kearsipan terekam dengan baik
dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori
kolektif bangsa; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi,
sehingga perlu menyusun pedoman penerapan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 61 Tahun
2022.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peranri No. 41 Tahun 2015, diperlukan Pedoman dalam pelaksanaannya dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peranri No. 41 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2019.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang meliputi Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pimpinan Pencipta Arsip, Jenia Arsip Terjaga, Retensi Arsip Terjaga, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
UU No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
