Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,237 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 111 Tahun 2017

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
2017_111_bd_perbup_penjabaran_apbd_ta_2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 2001

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Mengubah :

KEPPRES No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi

Download :
Keputusan_Presiden_no_111 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2017

Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Pelaksanaan dari Senjata Api Dinas Lainnya yang bersifat internal Direktorat Jenderal dan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Download :
PM_111_TAHUN_2017.compressed_.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 1956

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1956

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Keppres No.111 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman

Download :
perbup 111 bengkayang ocr.pdf

Abstrak

Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan kabupaten bengkayang

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2021/NO.111,LL KAB. BENGKAYANG: 48 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.11 tahun 2008; UU no.14 tahun 2008; UU no.25 tahun 2009; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.61 tahun 2020; PP no.96 tahun 2012; PP no.12 tahun 2017; Permendagri no.80 tahun 2015;Permendagri no.3 tahun 2017; Permenkominfo no.8 tahun 2019; Perda no.2 tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Informasi Publik, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang dikecualikan, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,Kelengkapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi, Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, Pengujian konsekuensi, Keberatan dan sengketa informasi, Pembinaan dan pengendalian penataan PLID, Pelaporan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
34 halaman peraturan dan 14 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2017

Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 111 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A Pada Dinas Perhubungan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERBUP No. 111 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 111 Tahun 2022

Pedoman dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga

Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Pbg_111_2022.pdf

Abstrak

evaluasi pengelolaan pajak daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2022/NO.111

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, perlu membentuk pedoman dan tata cara pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemantauan dan evaluasi Pajak Daerah, susunan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan hasil pemantauan dan evaluasi pajak daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 111 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

KEDUDUKAN - ORGANISASI – PERTAHANAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2016/NO.111

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DinasPertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);2 2016 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas. Bagan Susunan Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul 67 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
17 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 111 Tahun 2019

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Kaur 2019-111.pdf

Abstrak

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 797

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kaur No. 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 3 Tahun 2003 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 15 Tahun 2004 7. UU No. 33 Tahun 2004 8. UU No. 23 Tahun 2014 9. PP No. 58 Tahun 2005 10. Permendagri No. 13 Tahun 2006 11. Permendagri No. 64 Tahun 2013 12. Permendagri No. 80 Tahun 2015 13. Permendagri No. 33 Tahun 2019 14. Permenkeu No. 78/PMK.02/2019 15. Perda Kab Kaur No. 14 Tahun 2016 16. Perbup Kaur No. 73 Tahun 2017
Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil/

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.