STANDAR - KETENAGAAN - DI - PUSKESMAS - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN - TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2018/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Ketenagaan di Puskesmas Kabupaten Musı Banyuasın Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan layanan
kesehatan setiap individu dan masyarakat di Kabupaten
Musi Banyuasin, serta pembangunan kesehatan
berkelanjutan diperlukan tenaga kesehatan yang
memadai baik dari segijumlah maupun mutu;
b. bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan setinggi-tingginya;
dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;UU No 29 Tahun 2004 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahuun 2009;PP No 32 Tahun 1996;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
6 Tabun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan No
971/Menkes/PER/XI/2009 ;Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tabun 2013 ; Permenkes No 7 Tahun 2013;Permenkes No 46 Tahun 2013;Permenkes No 9 Tahun 2013 ; Permenkes No 75 Tahun 2014;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/
SK/X/2008 ;Perbup No 59 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini :Ketentuan Umum ,Asas Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup,Jenis tenaga Kesehatan,Hak dan kewajiban,Organisasi dan standar profesi,Pembiayaan ,peran serta masyarakat ,penyelesaian perselisihan tenaga kesehatan ,sanksi administratif,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1993.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 111 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, Dan . bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
22 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 111 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, Berita Daerah Kabupaten Takalar 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Oleh karena telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana Pajak Hotel selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, maka dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengelolaan Pajak Hotel dialihkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar sehingga perlu diadakan penyesuaian.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahu n 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiian Pajak;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 200 4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 3 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 201 2 tentang Pajak Daerah.
Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adaiah pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pelayanan yang disediakan Hotel meliputi pelayanan yang diberikan hotel termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel meliputi fasilitas telepon, faksimile, telex, intemet, ruang rapat/pertemuan, pelayanan laundry, resto, transportasi, dan fasilitas sejenisnya juga termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
Dasar pengenaan Pajak Hotel adaiah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Hotel. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan harga cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/ atau jasa pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 111 Tahun 2021
tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD 2021 (111)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 43 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2022, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Bone Bolango No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, BPD dan Operasional Pemerintahan Desa, Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 49 halaman dengan lampiran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang terstandard. Standar Pelayanan Perizinan merupakan pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwai Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur mengenai standar pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 111, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengangkat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1968.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
