DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA - TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2016/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2016 dicabut.
15 hal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2018
Permenhub No. 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 111 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada
intinya disebutkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan
orang dalam trayek angkutan perkotaan dan perdesaan
dilakukan/ ditetapkan oleh Bupati; bahwa tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Pedesaan
dan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten
Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kenaikan
harga bahan bakar minyak dan nilai inflasi sekarang ini,
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk
Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Semarang baik untuk warga maupun untuk pelajar/mahasiswa serta untuk jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2016 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 111 Tahun 2017
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2017/No.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 16 ayat (1)
huruf d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa
musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan
salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dibentuk landasan pengaturan serta agar pelaksanaan
musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah berjalan
lancar, terpadu, selaras, dan seragam perlu adanya
pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelayaran Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta No. 111 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2015
ABSTRAK:
- Dengan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Untuk percepatan dalam pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat Kabupaten Purwakarta perlu diberikan jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa agar berjalan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PERPRES No 72 Tahun 2012; PERPRES No 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENKES No 28 Tahun 2014; PERMENKES No 59 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No 5 Tahun 2010; PERDA KAB.PURWAKARTA No 7 Tahun 2013; PERDA KAB.PURWAKARTA No 5 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Terkait Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sumber Dana, Sasaran Kegiatan, Ruang Lingkup Pelayanan, Persyaratan, Pengajuan Biaya, Pelaporan, Pengawasan Serta Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembagunan Partisipatif melalui Perubahan Anggaran
Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan
yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang
Persediaan pada Kecamatan Bandungan Tahun
Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana
Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Perencanaan Pembagunan Partisipatif pada
Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tam.bah Uang
harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Perencanaan Pembagunan Partisipatif pada
Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang, rincian penggunaan dana tambah uang, waktu penggunaan dana tambah uang dan tata cara penyetoran sisa dana tambah uang apabila tidak habis digunakan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembagunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
