PERBUP Kab. Bandung No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal
7 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas,
fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78
/PRT/M/2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/PRT/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/PRT/M/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2011, Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 39 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang
69 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 99 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PERBUP Tangerang No 23 Tahun 2001; PERBUP Tangerang No 12 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
24 halaman,1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 99 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permendagri No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 99 tahun 2018;
Permenpan RB No 13 Tahun 2019;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016.
Mengatur tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Uraian Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Tata Kerja;
6. Pengankatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
7. Jabatan Perangkat Daerah;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 99 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sragen
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2016;Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan
Bupati Sragen Nomor 43 Tahun 2016 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 99 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Nomor 99 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah-Struktur Organisasi-Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan tugas dan fungsi serta struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, perlu mengubah struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019, yaitu Pasal 4 tetap dan Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
5 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja;Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;bahwa berdasrkan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah, Maka Peru Dilakukan Perubahan Tipe Dinas Lingkungan Hidup Dari Tipe B Menjadi Tipe A dan Jumlah Bidang Dari 3 Bidang Menjadi 4 Bidang; bahwa Berdasrkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974;Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 99 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 15 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 99 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Lingkungan Hidup
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2021/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup;
c. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2016
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
