Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,15 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2022

Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perpres Nomor 106 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Investasi - Pengembangan - Kawasan Industri Terpadu - Batang - Provinsi Jawa Tengah

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 106, LN.2022/No.172, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga perlu melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaannya guna menarik investasi dan meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan lndustri Terpadu Batang yang telah dan sedang dilaksanakan tetap diakui sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini.
Lampiran: 24 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2014

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 89 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Mencabut :

Permenhub No. 26 Tahun 2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Download :
PM_106_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2017

Pelaksanaan Ketentuan Umum Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_106_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 106 Tahun 2008

Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2009

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 106 Tahun 2017

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 106 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2021

Asrama Mahasiswa Nusantara

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pendidikan

Download :
Perpres Nomor 106 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Asrama Mahasiswa - Nusantara

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 106, LN.2021/No.265, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Asrama Mahasiswa Nusantara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan nilai kebhinekaan nasional dan rasa persaudaraan sebangsa bagi mahasiswa yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama dan berasal dari berbagai perguruan tinggi perlu dilakukan pembauran mahasiswa melalui pembangunan dan pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur mengenai pembangunan dan pengelolaan AMN yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan membangun rasa cinta kepada bangsa dan negara di kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menyiapkan SDM yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter kebangsaan. Pembangunan AMN dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan pengelolaan AMN dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pendanaan atas pelaksanaan perpres ini bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 106 Tahun 2015

Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Mencabut :

PERBUP Kab. Bantul No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 1963

Pemberian Tugas Kepada Menteri Bidang Produksi, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, Dan Pariwisata Untuk Ke Sovyet

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 106 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 106 Tahun 2019

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
106 renja dinkes.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

Desa Dana Desa

Download :
PERBUP NO 106 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pembagian - penetapan - dana desa - tata cara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Tahun 2019 No. 106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017; Permenkeu Nomor 199/PMK.07/2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019; Permen Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Perbup Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017; Perbup Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan sasaran, penetapan rincian dana desa, penggunaan dana desa, pengorganisasian,pelaoran dan pertanggungjawaban, sanksi, pembinaan dan pengawasan, keadaan kahar, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
27 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1963.