PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat, mempunyai dampak terhadap gerak operasional angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang sehingga tarif angkutan penumpang umum perlu disesuaikan.
b. bahwa penyesuaian tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kota Tangerang;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.32 Tahun 2004;3.UU No.38 Tahun 2004;
4.UU No.22 Tahun 2009;5.Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007.
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Balai Benih Padi Dan Bibit Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2014
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Konsistensi Antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2014 Sebagai Rencana Tahunan Dengan Penganggaran Untuk Dituangkan Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Rapbd) Kota Samarinda Tahun 2014 Ini Dijadikan Acuan Dan Pedoman Dengan Tetap Memperhatikan Aspirasi Dan Kebutuhan Berbagai Pihak
UU No.27 Tahun 1957; UU No.25 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003;
UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.11 Tahun 2003; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.3 Tahun 2004; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA No.17 Tahun 2011.
Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratruan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17);
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160, maka perlu
mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikotaini mengatur tentang perubahan pada Urusan Otonomi Daera h, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian da n Persandian pada Sekretariat Daerah; Urusan Kebudayaan pada SKPD Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; Urusan Otonom i Daerah, Pem erintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 diubah.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa &dam rangka mcningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugan Sekrecariat Dcwan Pcngurus Korpn
Pcgawai Ncgeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru
agar lebth bcrdaya guns dan berhasil guna secant
optimal, dipandang perk' menetspkan Uraian Tugas
Sekretariat Dewar Pcngurus Korps Pegawai Negen Sipil
Republik Indonesia Kota Banjarbaru; bahwa bcrdasarkanpertimIxtrigan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu meneutpkan dengan Pcraturan
Walikota;
Undang-Undang Numor 8 Tabun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Penicrintah Komar 100 Tahun 2000; Peratunm Pemerintah Komar 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Kepala Sub Bagian Umum Dan Kerjasama ; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan masyarakat, serta untuk penyesuaian dan perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya pelaksanaan perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 27; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang kewenangan, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas dalam daerah, pertanggungjawaban perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 16 Tahun 2013
PERWALI Kota Bitung No. 47 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2013
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Walikota Nomor 53A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, perlu dilakukan peninjauan kembali Perwali No 53A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 53A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta;
UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 11 tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009; PP No 2 Tahun 2012; Perda Kota Surakarta No 7 tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada ayat (6) Pasal 14, format lampiran naskah Perjanjian Hibah Daerah Pasal 19, ayat (6) Pasal 21, Pasal 22, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 24, ayat (1) dan ayat (11) Pasal 27, ayat (1) Pasal 29, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30, ayat (7) Pasal 35, ayat (6) Pasal 42, ayat (4) Pasal 56.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013.
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 16 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan Dalam Wilayah Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan pengam bilan batuan daiam Wilayah Kota Kendari
serta untuk tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup,
perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui Izin
Pengambilan Batuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pemberian Izin Pengambilan Batuan dalam wilayah
Kota Kendari.
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1960 Nomor 104, Ta.nbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotam adya Daerah Tingkat II Kendari (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom or 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20C9 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lsm baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dam pak Lingkungan (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tam bahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertam bangan Mineral dan
Batubara (Lem baran Negara Republi c Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tam bahan Lem baran Nc gara Republik Indonesia
Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertam bangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tam bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
tentang Pedom an Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pem antauan Lingkungan Hidup
(UKL/UPL);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib
dilengkapi dengan Am dal ;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pem bentukan Perangkat Daerah (Lem baran Daerah Kota
Kendari Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahunn 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Daerah Kota Kendari
Tahun 2001 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Kendari ( Lem baran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2011
Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Sum bangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW ) Kota Kendari 2010 -
2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERIZINAN
BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN
BAB IV KADALUARSA
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII KETENTUAN LAIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
