PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 449, BD.2006/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Orang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 April 2006 yang berisi petunjuk pelaksanaannya, maka guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum di Kabupaten Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi izin trayek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2006.
20 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 546 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 747, BD.2007/No.21 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan
keselamatan angkutan penumpang serta
peningkatan perekonomian di Kabupaten
Banjarnegara dipandang perlu ditata dan diatur
route angkutan mobil barang untuk mengangkut
orang di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002.
Peraturan ini memuat pengaturan route angkutan mobil barang untuk mengangkut orang; ketentuan angkutan mobil barang untuk mengangkut orang; kapasitas dan biaya administrasi; pelaksanaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2007.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 802 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan telah
ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Angkutan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 551/Kep.208-Dishub Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Wali Kota
Nomor 551/Kep.209-Dishub Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir pada Dinas Perhubungan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis
yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah dan untuk itu perlu diatur pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud, dengan Peraturan Wali Kota
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 74 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2018; PERWALI Kota Bandung No 160 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan PERWALI Kota No 199 Tahun 2018
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Kelola; 3. Remunerasi; 4. Pelaksanaan Anggaran; 5. Standar dan Tarif Layanan; 6. Dewan Pengawas; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Evaluasi dan Penilaian Kinerja; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 3.A Tahun 2015
Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku, perlu dibentuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi untuk memperlancar konektifitas antar gugus pulau guna memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi jalan dan transportasi penyeberangan, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pembentukan sistem jaringan transportasi maka diperlukan pengaturan tentang sistem transportasi terintegritas antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 64 Tahun 2015; PEPRES No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PEPRES No. 58 Tahun 2017; PERMENHUB No. 49 Tahun 2005; PERMENHUB No. 6 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENHUB No. 104 Tahun 2017; PERDAPROMALUKU No. 16 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan trans Maluku, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 28.c Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Kelompok dan/ atau Anggota Masyarakat yang Mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.7 Tahun 2010
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. KEP.7, BN.2010/No.275, http://jdih.bmkg.go.id: 8 hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyiapan dan Penyebaran Aerodrome Forecast Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 08A Tahun 2021
PERWALI Kota Bekasi No. 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 08A, BD 2021/No.8A Seri A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
