Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.782 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 22 Tahun 2013

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI PELIMPAHAN RETRIBUSI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

BD. Perwali No.21 Th.2013...emadam Kebakaran.pdf

retribusi-pemungutan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2013/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa; b. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara berkala; c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 ayat (3) perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 27 Tahun 1959; UU NO. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1972; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENPU No. 10/KPTS/2000; KEPMENPU No. 11/KPTS/2000; KEPMENPU No. 29/PRT/M/2006; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2008; PERDA No. 13 Tahun 2011.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; d. Tata Cara Penagihan Retribusi; e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.
10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

NO. 21.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 20 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi nomor 41 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Cimahi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Cimahi nomor 41 tahun 2011

Download file:

Perwal nomor 20 tahun 2013.PDF

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketententuan Umum Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 19 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 19 Tahun 2013

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWALI PELIMPAHAN PAJAK.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Cimahi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 47 Tahun 2011

Download file:

Perwal nomor 19 tahun 2013.PDF

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 18 Tahun 2013

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Kota Pontianak

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI-NO-18-TAHUN-2013-...A TELEKOMUNIKASI.pdf

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2013/NO.18, TBD No.18, LL KOTA PONTIANAK: 28 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah berhak/berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU N0. 26 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PU No. 24/PRT/M Tahun 2007, Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, M.Kominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 18 Tahun 2009, No. 07 Tahun 2009, No. 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001, Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007, Perda No. 02 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azas, Tujuan Dan Prinsip Penyelenggaraan Menara, Bentuk, Penempatan Lokasi, Peletakan Dan Persebaran Menara, Syarat-Syarat Penyelenggaraan Menara, Pemeliharaan, Perawatan Dan Pemeriksaan Menara, Menara Bersama, Ketentuan Perizinan, Jenis Keselamatan, Sanksi Administratif, Pemungutan Dan Pengurangan Retribusi, Pengendlian Dan Pengawasan, Progrm CSR Atau TSL, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa menara telekomunikasi yang telah ada dan berdiri sekurang kurangnya selama 5 tahun sebelum Peraturan ini di tetapkan dan tidak mempunyai izin harus mengurus perizinan sejak ditetapkannya peraturan ini.
28 halaman, 4 halaman penjelasan

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 46 Tahun 2011

Download file:

Perwal nomor 17 tahun 2013.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.