Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; d. Tata Cara Penagihan Retribusi; e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

13 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

13 Mei 2013

Tanggal Berlaku

13 Mei 2015

Sumber

BD.2013/NO.21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 844 kali

FILE-FILE PERATURAN

BD. Perwali No.21 Th.2013 Ttg Tata Cara Pelaks Ret Alat Pemadam Kebakaran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-pemungutan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2013/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa; b. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara berkala; c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 ayat (3) perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 27 Tahun 1959; UU NO. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1972; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENPU No. 10/KPTS/2000; KEPMENPU No. 11/KPTS/2000; KEPMENPU No. 29/PRT/M/2006; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2008; PERDA No. 13 Tahun 2011.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; d. Tata Cara Penagihan Retribusi; e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.
10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521