Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.381 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  2. Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Mencabut
  1. Permenhub No. 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  2. Permenhub No. 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
Download file:
PM_51_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) Tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2006 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Part 39 Revision 1 Perintah Kelaikan Udara (Airworthiness Directive)
Download file:
PM_50_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Download file:
pm_48_tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Mencabut
  1. Permenhub No. 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api
Download file:
pm_47_tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
  2. Permenhub No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Download file:
pm_46_tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (Civil Aviation Safety Regulations Part 23) tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter (Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, And Commuter Category Airlines)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Download file:
PM_45_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (Civil Aviation Safety Regulations Part 25) tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport (Airworthiness Standards Transport Category Aeroplanes)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003
Download file:
PM_44_TAHUN_2014.compressed_.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2014
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
  2. Permenhub No. 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
Mengubah
  1. Permenhub No. 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
Download file:
PM_38_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Standar Spesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Monorel
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Download file:
pm_37_tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan
Download file:
PM_36_TAHUN_2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan