PERUSAHAAN DAERAH - PENGHASILAN DIREKTUR SERTA HONORARIUM, TUNJANGAN, FASILITAS DAN SANTUNAN BADAN PENGAWAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2017/NO.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Direktur Serta Honorarium, Tunjangan, Fasilitas Dan Santunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 ten tang Perusahaan Daerah Pasar Satria, Badan Pengawas diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria, penghasilan Direksi terdiri dari Gaji; Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan; Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja; dan/atau Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Direktur dan Badan Pengawas PD Pasar Satria perlu diatur tentang penghasilan Direktur, serta honorarium, tunjangan, fasilitas dan santunan Badan Pengawas PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direktur serta Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Santunan Badan Pengawas PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2014; Perbup Banyumas No 37 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan direktur beserta tunjangannya, dan honorarium, tunjangan, fasilitas dan santunan Badan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal
25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15
Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Ekslusif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peratuan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, ruang asi tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 99, Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (8), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Restoran;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang objek dan subjek pajak restoran, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasana pajak, pembukuan dan pemeriksaan, sanksi administrasi, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 93 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:
Untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang dapat mendorong kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu melakukan penyesuaian ketentuan mengenai perpajakan atas pengalihan Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1983.
PP ini mengatur mengenai bentuk kepemilikan dan transaksi pengalihan Partisipasi Interes, pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes, serta tarif, dasar pengenaan pajak, dan saat terutang pengalihan Partisipasi Interes. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
PP ini mencabut beberapa pasal dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2017 dan beberapa pasal dalam PP Nomor 53 Tahun 2017.
Penjelasan 13 hlm dan Lampiran 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyrakat dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja, maka Perbup Cilacap No. 37 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut untuk disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebeapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP Np. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup No. 37 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016
Kebijakan Pengawasan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 93, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Zona Bebas Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggar:aan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dewatering, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan atas pemantauan hingga pelarangan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah secara bertahap menuju penerapan Zona Bebas Air Tanah dengan Peraturan Gubernur;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang sasaran, pengendalian pengambilan, serta pemanfaatan air tanah di Zona bebas air tanah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
12 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
