PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – ASAHAN – NOMOR – 9 – TAHUN – 2019 – TENTANG – PEDOMAN – TEKNIS – PENGELOLAAN – KEUANGAN – DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan keadaanpada saat ini sehingga perlu diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan terhadap Pasal 76 ayat (4) Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 terkait tugas pengawasan Bupati Asahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
4 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 92, BD 2016/92 seri D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, salah satu dari enam persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah yaitu pola tata Kelola sebagai petunjuk implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada rumah sakit;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, 36 Tahun UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 1996, PP No.72 Tahun 2019, Perpres No.77 Tahun 2015, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permenkes No.49 Tahun 2013, Permenkes No.3 Tahun 2020, Keputusan Menkes No.772/Menkes/SK/IV/2002, Keputusan Menkes No.631/Menkes/SK/IV/2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan adanya perkembangan yang terjadi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; besaran tunjangan perumahan; besaran tunjangan transportasi; penganggaran dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lamongan secara rinci
dan berkelanjutan, yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola
Pemerintahan yang baik secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
Menetapkan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada saat ini yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi nyata dilapangan; b. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 92 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS Pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 92, BD.2014/NO.92
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 1973; PP. 6 Tahun 1995; PP No. 9 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian No.58/Permentan/OT.140/8/2007; Kepres No. 47 Tahun 1986; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Sudah tidak sesaui dengan perkembangan hukum dan perlu diganti.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018; PERMEN PAN & RB No.17 Tahun 2021; PERMEN PAN & RB No.25 Tahun 2021; PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 20 (Dua Puluh) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 92 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim Pengadaan Barang / Jasa Di Desa Dan Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa, di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, perlu adanya langkah strategis untuk memotivasi para penyelenggara Pemerintah Desa;
b. bahwa Perbekel sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Perangkat Desa Sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa perlu di berikan biaya operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembantukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 )
Ketentuan Umum, Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Upah Kerja Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur, Penganggaran, Pajak Upah Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
