Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.835 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Kabupaten Kendal

Download file:

Perubahan Perbup 52 Tahun 2015.pdf

pengadaan barang/jasa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/016909 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Kendal dan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 diubah
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016
Perbup Kab. Banjarnegara No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016

Mengubah

Peraturan Bupati banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan pengadaan barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016

Download file:

6. Perbup No 3 Tahun 2016 ocr.pdf

perubahan-standarisasi-indeks-biaya-honorium-pemeliharaan-pengadaan-barang/jasa

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Tahun 2016/No.3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk mengakomodir perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelayanan kesehatan yang dibiayai dari BOK dan penyesuaian dengan nomenklatur kegiatan, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2015 (Diubah)
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Layanan Secara Elektronik Kabupaten Tulang Bawang

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 02 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

peraturan_bupati_barru_no..._pemerintah_-min.pdf

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan PresidenNomor 54 ta.hun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efcktifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dcngan sistem layanan secara clcktronilc di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru; b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagairnana climaksud pada huruf a, perlu clitctapkan Peraturan Bupati Barro tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elcktronik pada Pemerintah Kabupaten Barru;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . . . 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenta.ng Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik. lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undeng Nomor 9 Tahun 2015 lenta.ng Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 lentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ' . . 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Preeiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempal alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pcmerintah; 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah Nomor 2 'Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik:; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barr-u Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Barru Nomor 6};
PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN ELEKTROlflK BARRU. PEMERIIITAH KABUPATEN BARANG/JASASECARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DaJam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru. 2. Daerah adalah Kabupaten Barru. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaera.h Kabupalen Barru. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SK.PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daer-ah di Lingk.ungan Pemerintah Kabupaten Barru. 6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE mcrupakan uniL kerja yang d.ibentuk unlu.k. menyelenggarakan sis tern pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSEJ dan mcmfasililasi SK.PD kepada Portal Pengadaan Nasional. 7. Lcmbaga Kcbijakan Pcngacluan Barang/Jusa Pemerintah, selanjulnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengcmbangkan dan merumuskan penga<laan Barang/ Jasa pemcrintah sebagaimana dimaksud dalam Pc.:ratu.ra..n Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembage Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Password adalah kumpulan karaktcr atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE. 9. Pejabat Pembual Komitmen yang eelajutnya disebut PPK a<lalah pejabat yang bertanggungjawab alas pelaksanaan pengadaan barang/ jaea. I 0. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disc but dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Bara.ng/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhun sa..mpai disclesaikannya seluruh kegiat.an untuk memperoleh Bara.ng/Jasa. 11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barangy Jasa yang mengi.kuti ketentunn Pera tu.ran Presiden ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dilaksanaknn dengan menggunakan teknologi infonnasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. 12. Pcnggunu Anggw-an yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disrunaka.n pada institusi lain pengguna APBN/ APBD. 13. Kuns.a Pcngguna A.nggamn, selanjutnya disebut KPJ\, adalah pejabal yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pcrangk.at Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kcrja Pcrangkat Oaerah. 14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang mcmiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan SPSE. 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya; 16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi eleklronik yang terkait dengan inforrnaei pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP. 1 7. Sertifikat Keahlian Pengadann Ba.rang/ Jasa adafah tanda bulcti pengakuan atas kompetensi dan kemarnpuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. 18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalarn rangka peningkalan LPSE. 19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi apli.kasi perangkat lunak. (aplikasi SPSEJ dan database E-Procuremcnt yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya. 20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanalron Pcngada.a.n Barang/ Jasa di Satuan Kerja Perangkat Dearah yang bersifat permanen, dapat bercliri sencliri atau rnelekat pada unit yang sudah ada. 21. User ID adalah nama atau pengenal wtik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Paaa1 2 (1) Mak.sud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ba.rru. {2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 adalah untuk mcnjamin cksislensi LPSE Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupalen Barru. BAB ID KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Paaa13 LPSE sebagai.mana dimaksud dalam PasaI L ayat (6), berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paaal 4 (1) LPSE mempunyai tugas : a. memfasilitasi PA/KFA mengumumkan rencana umum pengadaan; b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksaaan pengaclaan; c. memfasiLitasiULP/Pcjabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik. d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjacli pengguna SPSE; dan e. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Nonpemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap: a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan, c. pcnyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, e. isi pengumuman, f. isian dato. kualifikasi dari penyedia barang/ jasa, g. berita acara pcmberian penjelasan, h. isi dokumen penawaran, e. hasil evaluasi, J. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pem.ilihan langsung, k. penetapan pemenang dan pengumuman, 1. isi sanggahan don jawaban. · ... Pasal 5 Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Paeal 4 ayat (l}, LPSE menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kegi.at.an, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daer'ah; b. pengclolaan SPSE dan infrastruktumya; c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan ct. pelaksanaanpelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengopcrasian SPSE. BABIV KELEMBAGAAJII Pasal 6 {l) Kclembagaan LPSE terdiri dari: a. Perangkat manajerial; dan b. Perangkat teknis; (2) Perangkat manajcrial scbagaimana yang dimaksud pada ayat (!), terdiri dari: a. Pengarah; b. Koordinator; c. Penanggung Jawab; d. Ketua; e. W akil Ketua; dan f. Sekretaris; (3) Perangkat teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 I, terdiri dari: a. bidang administrasi sistem elektronik; b. bidang registrasi dan verifikasi; c. bidang layanan dan dukungan; (4) Struktur Kelembagaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini. (5) Pengangkatan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai struk:tur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ' . Paaal 7 {1) Kepala LPSE sebagaimana yang dimakaud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada Pasa.l 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya pada lingkungan LPSE. (3) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memiliki fungsi: a. koordinasi kegiatan pada lingkungan LPSE dan lembaga terkait; b. penyelenggara.an ketatusahaan clan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan swnber daya lingkup LPSE; d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Lingkup LPSE; dan e. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi; Paaal 8 (1) Pcrangkat tcknie bidang admtnistras! si:stcm informaai sebagaimana yang dimaksud pada PasaJ 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mela.k.sanakan pengelolaan SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). bidang adminiatraai sistem informasi mempunyai fungsi: a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; b. penanganan pcnnasalahan teknis yang terjadi untuk memberikan ja.mi.nan kehandalan clan kctcrscdiaan layanan; c. pemberian infonnasi pada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi pada LPSE; d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP; Paaa19 (1) Perangkat teknis bidang registrasi dan ver-ifikaai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengclolaan registrasi dan veriflkasi pengguna SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I), bidang registrasi dan verifikasi mempunyai fungsi: a. pelayanan pcndaftaran pengguna SPSE; b. penyampaianinformasi kepada calon pengguna SPSE tentang kclcngkapan dokumen yang dipersyaratltan. c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaflaran pengguna SPSE; dan d. pengelolaan arsip clan dokumcn pengguna SPSE (3) Bidang registrasi dan verifikaai berhak unluk menyctujui alau menolak pendaftaran pengguna SPSE. ('1) Bidang rcgistrasi dan vcriflkasi dapat menonak:tifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap pcrsyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan perrnintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pcjabat Pcngadaan berkaitan dengan blacklist. Paaal 10 ( 1) Perangkat tcknis sebagairnana yang mempunyai tugas bidang layanan pengguna dan peJatihan dimaksud pada melaksanakan Pasal 6 ayat (3) huruf c, pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Unit layanan pengguna dan pelatihan mempunyai fungsi: a. pemberian layanan konsult.asi dan pembinaan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara e1ektronik; b. pemberian informasi tent.ang fasilitas dan fitur apli.kasi SPSE; c. penanganan keluhan tentang pclayanan LPSE; dan d. pelayananpelatihan penggunaan aplikasi SPSE. BABV SUMBER DAYA MANUSIA Paaal 11 (1) Sumber daya rnanusia LPSE adalah pegawai LPSE yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE; dan/atau b. Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE. (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan b. memilikiintegritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalrun melaksanakan tugas. (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. (4) Pegawai LPSE tidak. wajib memilik.i Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa. Paaal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang ditctapkan berdasarkan: a. ketentuan peraturan yang berlaku; b. kemampuan keuangan daerah; dan c. be ban kerja serta tanggung jawab; (2) Pegawai LPSE berhak meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan/ atau non formal sesuai denganjenis kegiatan dan/atau pekerjaan LPSE. BAB VI MEKANISME KERJA Paaal 13 (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan. (2) LPSE berkoord.inasi dengan LKPP. (3) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secerc elektronik. Pasal 14 (I) Pelaksanaan Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Ptjabat pengadaan sebagairnana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), nntara Iain dilaksanaknn dengan cara: a. memberikan dukungan tekn.is berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian pennasalahan teknis proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik; c. menyediakan laporan hasil pengolaha.n data SPSE (e-reporting} terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan d. menerimamasukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE. (2) Pelaksanaan Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), antnra lain dilakukan dengan cara: a. melaksanakan konsultasi scsuai dengan kebutuhan da1am rangk.a penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaa.n barang/ jasa secara elektronik; dan b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE; (3) Pcnyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagairnana yang dimaksud pada Pasal 13 uynt (3), sekurang - kurangnya mencakup: a. registrasi dan verifikaai pengguna SPSE; b. layanan pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pcmeliharaan k.inerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipandokumen elektronik (file backup). ,,,,,1111111111111111eeeeeeneee1eeeueerereeeeeeeeeen11111111111111111 . . Pasal 14 ( 1) Registrasi dan Veriflk.asi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a, merupakan kcgiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa dan pengguna SPSE lainnya. (2) Pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pengguna SPSE selain penyedia barang dan jasa yang terdiri dari: a. ULP / Pejabat pengadaan; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Auditor; at.au d. Entitas lain sebagaimana yang di persyaratkan dalam kctentuen penggunaan SPSE. (3) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh penyedia barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. melakukan pendaftaran secura online melalui aplikasi SPSE; b. mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Fonnulir Keik:utsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang tcrdiri dari : c. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan; d. Akta pendirian perusahaan dan akt.a perubahan terakhir (bila ada); dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sadan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia barang/jasa perorangan. (4) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan sural lugas dan/ atau surat keputusan dari instansi masing-masing. IIIZZ:IIIIHIHIU "' IHIHIHIHHHIHI ... l'au.115 Layanan pengguna SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasa ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan: a. ruang layanan pemasukan pcnawaran; b. ruang pelatihan; c. ruang verifikasi; cl. akses internet clan intranet untuk pengguna SPSE y1 berkunjung ke lokasi SPSE; e. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui inten telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan f. pengumumanatau infonnasi kepada Pcngguna SPSE j sedang menghadapi permasalahan teknis yang daj menghambat aktivitas pengguna SPSE. Pau.116 (1) Peaanganan masaJah scbagaimana yang dimaksud pada Pasa.l ayat (3} huruf c, merupakan penanganan kendala teknis ya terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dap dibuka oleh ULP/Pcjabal Pengadaan dan menuangkannya dale berita acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis kc LKPP jika berkait dengan: a. pennasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat disclesaikan ol LPSE; dan b. permasalabanyang belum tercak:up dalam aplikasi SPSE. Paaal 17 (1) Pemeliharaan dan pengamanan infraatr-uktur SPSE sebagaimtu yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan deng, lerlebuh dahulu membuat mek.anisme pengelolaan dr pcngamanan server clan jaringan. (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepacla standar pengelola; data center. {3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatik. ketentuan suhu ruangan, caclangan sumber listrik ketika list.I PLN padam dan keamo..nan fisik. < • . . (4) Semua pengtanjurig yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE. (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaao seperti pemantauan dokumen dan penyimpanan data. Pasal 18 Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf e, di1aksanakan dengan melakukan: a. monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. pemanlauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi: d. pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/ atau perangkat lain; e. pemantauan kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan/ atau f. pemberianakses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE. Pasal 19 (1) Pengarsipan dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf f, merupakan pengarsipan yang dilaksanakan dengan melakukan back up terhadap file sistem clan database SPSE. (2) Back Up sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindahkan (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server. (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku. ':' . . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pemcrintah Kabupaten Barru rnengalokasikan anggaran biaya untuk pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru. Pa.al 21 Peraturan Bupati in.i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalarn Serita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP-NO-2-TAHUN-2016-TT...DUR PBJ PADA ULP.pdf

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.2, TBD NO.2, LL KAB. KAYONG UTARA: 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian prosedur dan terjamin pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu diatur prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2015, Permenpan RB No. 35 Tahun 2012, Perda Kab Kayong Utara No. 1 Tahun 2009, dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Kelompok Kerja Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Dokumen Pengadaan, Pengadaan Secara Elektronik atau e-Procurement, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, E-tendering, Katalog Elektronik, E-Purchasing, dan Portal Pengadaan Nasional; Prosedur Layanan; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengaduan; Pelaporan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahna atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup.-No.-2-Tahun-2016-...-Barang-dan-Jasa.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/No.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahna atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Layanan Pengadaan, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Unit Layanan Pengadaan;
PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 6) di ubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal3 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) ULP barang/jasa Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan unit organisasi yang bersifat non struktural dan lintas sektoral (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. (3) ULP Pemerintah Kabupaten Gowa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gowa terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat; c. Kelompok Kerja (Pokja); d. Staf pendukung. (2) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris. (3) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dan bertugas membantu ULP. 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Gowa; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di ULP; f. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati Gowa; g. mengusulkan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP, dan; h. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada BupatiGowa, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi; c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh pokja ULP; d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan oleh ULP; e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. menggelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; (3). Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di website pemerintah daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggah; h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 1. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; J. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; k. menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP; I. menyampaikan Serita Acara Hasil Pelelangan / Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP; m. mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati Gowa untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- {sepuluh milyar rupiah) melalui kepala ULP; n. dalam ha! diperlukan, dapat mengusulkan kepada PPK: 1. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (4) Kelompok Kerja {Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup : a. Kelompok Kerja Bidang Barang; b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi; c. Kelompok Kerja Bidang Konsultansi; dan d. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya 5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Pengguna Anggaran (PA) mengajukan permohonan proses pemilihan kepada Bupati Gowa berdasarkan RUP dan bahan dari PPK tentang paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan melampirkan harga perkiraan sendiri {HPS), spesifikasi teknis barang/jasa, rancangan kontrak serta copy dokumen pelaksana anggaran. (2) Atas persetujuan dan rekomendasi dari Bupati, Kepala ULP segera menginformasikan daftar paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua pokja melalui sekretaris ULP sesuai bidangnya. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa dari paket pekerjaan tersebut. (4) ULP Kabupaten Gowa dapat membantu melaksanakan pengadaan barang/jasa pada kantor perwakilan/unit pelaksana teknis suatu kementrian/lembaga/institusi yang tidak merniliki ULP ataspersetujuan Bupati Gowa, dengan ketentuan: a. Pimpinan kantor perwakilan/unit pelaksana teknis suatu kementrian/lembaga/institusi menandatangani nota kesepahaman dengan ULP Kabupaten Gowa; b. PPK dari kantor perwakilan/unit pelaksana teknis suatu kementrian/lembaga/institusi mengajukan surat permohonan kepada ULP Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa; c. Segala biaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibebankan kepada DIPA/DPA Kantor perwakilan/unit pelaksana teknis suatu kementrian/lembaga/institusi pemilik pekerjaan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Batang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Batang No. 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Norn.or 56), Lampiran Romawi I dan Romawi II Huruf D diubah, sehingga Rornawi I dan Romawi II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Download file:

Peraturan_Bupati_1_2016.pdf

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, serta Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa.

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal I angka 2 huruf j dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, standarisasi biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta rasionalitas. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 perlu disesuaikan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium, serta standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

1.pdf

Pupuk Bersubsidi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka m eningkatkan k em am puan petani dalam penerapan pemupukan sebagai upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas p ertan ian g una m ew ujudkan K etahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk; bahwa berdasark an pertim bangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 , perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang T ahun A nggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi Bab IV Penyaluran Harga Eceran Tertinggi Bab V Pengawasan dan Pelaporan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
30 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 1 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksana Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUB No 1 Th 2016 ttg ...perjalanan dinas.pdf

PETUNJUK PELAKSANAan DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tertib mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, biaya perjalanan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, prinsip pelaksanaan belanja perjalanan dinas, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PB 01 2016 BM.pdf

pbj

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu dilaksanakan oleh unit kerja yang memberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui LPSE maka perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah; bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dimaksud maka dipandang perlu merubah ketentuan Perbup Bener Meriah No. 57 Tahun 2012 tentang LPSE Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007; Peraturan Presiden No.106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah No. 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan ULP B/J Pemrerintah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang LPSE
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tujuan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pegawai LPSE; Karier Tunjangan, Honorarium, Pendidikan; Pembiayaan; Standar Pelayanan Operasional; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Merubah ketentuan Perbup Bener Meriah No. 57 Tahun 2012 tentang LPSE Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.