Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2004

Menemukan 1.178 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Download file:

KEPPRES No.5 TH 2004.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Download file:

KEPPRES No.4 TH 2004.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

KEPPRES No.3 TH 2004.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

Abstrak

Pendidikan

Download file:

KEPPRES No.2 TH 2004.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download file:

KEPPRES No.1 TH 2004.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

INPRES No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah

Download file:

Instruksi_Presiden_no_4_th_2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 10 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

468. Perda-Kab.-Tebo-No.10-Th-2004.pdf

PENYIDIK - PEGAWAI NEGERI SIPIL

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 , LD.2004/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas nyata dan bertangggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah meneteapkan setiap keibijakan dalam Peraturan Daerah; Dalam rangka menegakkan kebijakan dimaksud, pemerintah Kabupaen Tebo Menetapkan Penyidik Pegawai negri Sipil melakukan Penyidikan dan Pengambilam Tindakan Kepada setiap pelanggannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten tebo tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; PP No.27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; Kepres No.44 Tahun 1999
Perda Ini Mengatur Mengenai Penyidik Pegawai Negeri SIpil; Meliputi; Kedudukan, Tugas, dan Wewenang; Kewajiban; Persyaratan; Pendidikan, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Sumpah/Janji Dan Pelantikan; Kartu Tanda Pengenal; Pembinaan; Pembiayaan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2004.
Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
8 hlmn;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko Nomor 33 Tahun 2004 Tahun 2004

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_33_2004.pdf

RETRIBUSI-IUI, TDI, IPI

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33 Tahun 2004, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Industri (UIU), Tanda Daftar Industri (TDI) Dan Izin Perluasan Industri (IPI)

ABSTRAK:

a. dalam upaya memacu perkembangan usaha industri agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif; b. dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri
1. UU No 08 Tahun 1981 2. UU No. 03 Tahun 1982 3.
Perda ini mengatur tentang retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan IPI kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penerbitan izin. Perda ini mengatur: 1. Tata Cara dan Persyaratan serta Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa. 2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi serta Klasifikasi Industri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 06a Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

RESTRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 6a Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2004 No 53_ocr.pdf

Kebijakan Publik

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 53, LD.2004/NO.64

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan organisasi publik yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemerintahannya yang aspiratif dan demokratis; bahwa lembaga Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ada dipandang kurang optimal dalam mengartikulasi partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik sehingga perlu dibangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik yang meliputi Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Hak dan Kewajiban, Informasi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Komisi Partisipasi, Penolakan Partisipasi dan Mekanisme Keberatan, Pengawasan, Sanksi Administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2004.
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2004.