Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penganganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan pemanfaatan
uang kas yang tersedia untuk menambah anggaran pada
Belanja Tidak Terduga serta penyesuaian kegiatan pada
beberpa Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian kembali Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; 41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun
2020; 42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010; 43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010; 44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011; 45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012; 46. Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012; 47. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012; 48. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014; 49. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 50. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017; 51. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017; 52. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019; 53. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020; 54. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020; 55. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020
meteri pokok: mengatur mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
mengubah Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
jumlah 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
ABSTRAK:
bahwa
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal12
Peraturan
Daerah
Nomor
3
Tahun
2021
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2020,
perlu
menetapkan
Peraturan
Walikota
Yogyakarta
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal18 ayat (6 )Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
1950; Undang-Undang
Nomor
13
Tahun 2012; Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
3
Tahun
2021.
Materi pokok : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 834 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 61 Tahun 2018
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 99 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018
Mengubah :
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
sesuai dengan ketentuan pasaI 160 ayat (4)
.Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri DaIam Negeri Nemer 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 Tentang
Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah . dan
memperhatikan adanya usulan' perubahan/
pergeseran anggaran pada objek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dan rindan ebjek belanja dalam
ebjek belanja berkenaan, maka dipandang perlu
dilakukan Pergeseran .Anggaran pada Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun -2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir
dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 32 Tahun
2011 sebagaimana telah
diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan
Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun
2017; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun
2018
PEraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 yaitu pada PAsal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 61 Tahun 2019
PERBUP Kab. Nunukan No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Nunukan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Nunukan No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
Jumlah Pendapatan Rp. 1.414.597.492.107,00
Jumlah Belanja Rp.1.426.597.492.107,00
Defisit (Rp. 12.000.000.000,00)
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 12.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini memuat 12 Bab dan 21 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 2; Bab II Bendahara Umum Daerah, Pasal 3-Pasal 5; Bab III Uang Daerah, Pasal 6-Pasal 7; Bab IV Rekening Milik Bendahara Umum DAerah, Pasal 8-Pasal 9; Bab V Bunga dan/atau Jasa Giro, Pasal 10-Pasal 11; Bab VI Penerimaan Pemerintah Daerah, Pasal 12; Bab VII Uang Persediaan, Pasal 13-Pasal 14; Bab VIII Perencanaan Kas Pemerintah Daerah, Pasal 15; Bab IX Pengelolaan Kekurangan dan/ Kelebihan Kas, Pasal 16-Pasal 18; Bab X Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah, Pasal 19; Bab XI Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah, Pasal 20; Bab XII Penutup, Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
5 halaman peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 61 Tahun 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERBUP Kab. Cilacap No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022
tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Surat Menteri
Kesehatan Nomor : PR.01.01/ I / 5762/ 2022 tanggal
3 Juni 2022 perihal Pemberitahuan bahwa Pemerintah
Daerah sudah dapat melaksanakan kegiatan pengadaan alat
Antropometri dan USG pada DAK Fisik Bidang Kesehatan
Tahun 2022, Surat Edaran Menteri Kesehatan
Nomor : HK.02.02/III/5740/2022 tanggal 31 Mei 2022
tentang Standar Teknis Penyediaan Alat Antropometri dan
Ultrasonografi 20 pada Penyelenggaraan Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April
2022 perihal Hasil lnventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH
DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022,
serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat
Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022,
perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, penyisipan Pasal 3A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penjabaran PAPBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 61 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017;
b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No.58 Tahun 2005 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No.32 Tahun 2011
terdapat dalam pasal 17, pasal 11, pasal 10, pasal 9a, pasal 9, dan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
