Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEGIATAN PENGAJIAN ANTARA MAGHRIB DAN ISYA KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini dalam rangka mewujudkan masyarakat kota jambi yang berahlak dan berbudaya dengan baca tulis al-quran, dipandang perlu dilakukan melalui kegiatan Antara Maghrib dan Isya.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2014; Perwali No. 39 Tahun 2014.
Perwali ini mengatur mengenai Kegiatan Pengajian Antara Maghrib dan Isya Kota Jambi, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kriteria dan Tugas Tenaga Pengajar PAMI; Monitoring dan Evaluasi; serta Bantuan Insentif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2016.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka pengangguran dan pelaksanaan Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2016 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/501/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran DAK Non Fisik Pada APBD Tahun Anggaran 2016, untuk pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 belum memuat Pendapatan dan Belanja dari Dana DAK non Fisik.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.207/2016, TLD 2016, LL SETDA KOTA TUAL : 11 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu diatur tata cara pinjam pakai barang milik daerah. Barang Milik Daerah dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana tellah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Nomor 5 Tahun 2014; Perda Nomor 6 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pinjam pakai barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2010
ABSTRAK:
ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015,perlu menyesuaikan instrumen komponen/ sub komponen dan penjelasannya
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 41 Tahun 2007; PerMen Negara Aparatur dan Negara Reformasi dan Birokrasi No 12 Tahun 2015
Peraturan ini memuat; Perubahan Ketentuan Peraturan tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinrja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Harga/Tarif Penggunaan Fasilitas Gedung dan Asrama Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal gedung dan asrama pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banda Aceh agar ebrdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan peraturan tentang standar harga penggunaan fasilitas gedung dan asrama dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang No.8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Peyewaan; Harga Sewa; Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Perusahaan Daerah Angkutan Kota Binjai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 12 Tahun 2016
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD 2016/12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan ahsil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BPK RI kepada Walikoya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemkot Depk, dengan Perwali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemkot Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010; Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Depok No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Depok, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Sistematika;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
16 halaman (lampiran 9 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 103, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 129, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2017.
Mengingat 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
5. Undang_ Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan perintah daerah.
6.Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2006-2025.
7. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
8. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan.
9. Undang-Undang nomor 23 taun 2014 tentang pemerintah daerah.
10. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.
11. peraturan pemerintah nomor 20 tahun tentang rencana kerja pemerintah.
12. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
13. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
14. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional.
15. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
16. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional.
18. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.
19. peraturan presiden nomor 45 tahun2016 tentang rencana kerja pembangunan nasional tahun 2017.
20.peraturan gubernur provinsi sulawesi selatan nomor tahun 2016 tentang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) provinsi sulawesi selatan 2017.
21. peraturan daerah kota palopo nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dantat kerja lembaga teknis daerah kota palopo.
22. peraturan daerah kota palopo nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2012-2023.
23. peraturan daerah kota palopo nomor 11 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 2025.
24. peraturan daerah kota palopo nomor13 tahun 2013 tentang rencana pembanggunan jangka menegah dareah (RPJMD) tahun 2013-2018.
BAB I KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam peraturan walikota palopo ini, yang dimaksud dengan:
1. pemerintah kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin peleksanaan urusa pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. walikota adalah walikota palopo.
3. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. badan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota palopo yang yang dipimpim oleh seorang kepala badan.
5.rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD pemerintah kota palopo tahun 2017.
6. anggaran pendapatan dan belajar daerah kota palopo yang selanjutnya sidebut APBD kta palopo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota dengan DPRD kota palopo dan demgan ditetepkan dengan peraturan daerah.
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 2
(1) RKPD kota palopo tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo pada tahun anggaran 2017;
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2018;
pasal 3
RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo.
pasal 4
Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Naskah RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota mi.
BAB. III PENUTUP Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
