Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.917 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 21A Tahun 2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

2006_21A.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 26 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_26_2005.pdf

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 Tahun 1960 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 3. UU Nomor 23 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 03 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi meliputi : a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau ; b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSA, ke TPA; c. Penyediaan TPA; d. Pengolahan dana tau pemusnahan sampah di TPA; Dikecualikan dari obyek retribusi adalah; a. Pelayanan kebersihan jalan umum; b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum; Subyek Retribusi adalah golongan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
14 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 1A Tahun 2008

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tarif Masuk Dan Pemanfaatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2008_1A.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 1.1 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Pontianak No. 6 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Download file:

PERWALI-1.1-TAHUN-2013-TT...TAN PAJAK DAERAH.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2O1O TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.1, BD.2013/NO.1.1, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka perubahan besaran insentif untuk realisasi pendapatan mulai tahun 2013, perlu mengubah beberapa pasal Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2O1O TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2O1O TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 29 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_29_2005.pdf

REtribusi PELAYANAN KESEHATAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29 Tahun 2005, Lembaran Daerah kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan pemungutan Retribusi pelayaan Kesehatan dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 23 Tahun 1992 3. UU Nomor 18 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 3 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD Mukomuko meliputi : a. Pasien Umum b. Pasien Askes c. Pasien JPKMM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin) d. Pasien Tidak Mampu e. Pasien Khusus Kepada Pasien umum dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan retribusi pelayanan kesehatan. Kepada pasien Askes dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama antara PT. Askes dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kepada pasien JPKMM dan JPS-BK tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan selagi program pemerintah masih ada. Kepada pasien khusus diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Kepada pasien tidak mampu diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang di atur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Ketentuan pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi besaran biaya yang ditarik dari pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan / Pustu dan Pusling.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 27A Tahun 2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

2006_27A.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2009

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 223/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010

Download file:

PMK Nomor 207 Tahun 2009.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2010

Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

PMK-11-PMK.07-2010.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 06a Tahun 2004

RESTRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 6a Tahun 2004.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19.A Tahun 2013

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD DAN STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

171-Peraturan Bupati Kabu... 19.A Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .