Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentanG retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kab Cilacap, menyebutkan bahwa Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU no 26 Tahun 2007; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap 11 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, persyaratan dan tata cara permohonan IMB, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 197 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan bahwa Kepala daerah dapat menindaklanjuti pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/perkada; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permen PUPR No 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Permen ini menjadi acuan bagi pemda dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel, memenuhi tata nilai pengadaan, kompetitif serta mempunyai perang penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah, maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Dokumen Pemilihan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar dokumen pemilihan, penyedia pekerjaan konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225 Tahun 2015
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja Pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja Pada Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Standar/Pedoman
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 225, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72167
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja Pada Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalisasikan tugas dan fungsi Kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkal Kelurahan, diperlukan standardisasi Perlengkapan kerja yang memadai untuk mendukung Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 std terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 std dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman untuk standardisasi, evaluasi dan pengendalian perlengkapan kerja PPSU.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 225 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur jalan yang memadai di Kabupaten Cilacap dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang perlu didukung dengan prioritas penganggaran pembangunan yang sesuai;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022;
Mengatur tentang rangkaian upaya untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 240, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Owner, Ketua Team Pengawas Teknik, Dan Designer Dan General Kontraktor Pada Proyek Pembangunan Wisma Nusantara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 315, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Selatan Tentang Penggunaan Perairan Umum Untuk Mendirikan Bangunan Di Atasnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
