Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2018, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, LKK, RT, RW, PKK, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 89 Tahun 2017
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJAPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan
pegawai pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba,
perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan,
rekruitmen, penempatan, pengendalian dan
pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomnor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba
(Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016
Nomor 83);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
KEGUNAAN
BAB IV
RUANG LINGKUP
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
NOMOR 89 TAHUN 2017
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
ABSTRAK:
Didasarkan dengan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan, perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 serta menindaklanjuti Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, maka Perbup Cilacap No. 125 Tahun 2020 perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Thaun 2020; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Perda Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 23 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2021; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Cilacap No 125 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan Pasal 3 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 89 Tahun 2007
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA - pedoman
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2007/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perda kab kendal No 15 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab Kendal, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Kab Kendal No 15 tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 30 tahun 1980; PP No 72 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Perda Kab Kendal No 15 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi pemerintahan desa, tata cara penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa, tugas pokok, fungsi unsur dan uraian tugas pelaksana teknis lapangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
Keputusan Bupati kendal Nomor 15 Tahun 2000 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan,
kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan
kenyamanan kepada masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan, dan meningkatkan daya
saing global dalam memberikan kemudahan
berusaha di Kabupaten Pekalongan perlu
menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik;
bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik
diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara
terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta
dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik
diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara
terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta
dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Nama dan Lokasi MPP
Bab V Penyelenggaraan MPP
Bab VI Kedudukan
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Pembiayaan
Bab X Gedung MPP
Bab XI Monitoring dan Evaluasi
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan PerwakilanR Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Belanja Penunjang
Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 38 Tahun 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2004
Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2005.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur, perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanBerusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik, Standar Operasional Prosedur disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin dan non izin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentangPemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik;
mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan pada DPMPTSP yang menangani pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
mencabut Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik
185
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Perkotaan Lendah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan
pembangunan memerlukan perencanaan yang
terarah serta dalam rangka pengendalian
pembangunan di Perkotaan Lendah memerlukan
strategi pengelolaan sebagai sarana untuk dapat
menciptakan lingkungan yang tertata,
berkelanjutan, berkualitas, dan menambah
vitalitas ekonomi serta menjalankan fungsi
pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan
tertata, terarah dan terkonsep;
b. bahwa salah satu upaya pengendalian
pembangunan di Perkotaan Lendah melalui
perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang
merupakan suatu panduan rancang bangun suatu
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan
dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 ;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2012 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program Bangunan Dan Lingkungan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan , Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 36 HLM, Jumlah Lampiran: 20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2022 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Kawasan Ketapang Urban Aquaatlture di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang difungsikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, ekowisata, budidaya, kuliner, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jasa, perumahan dan permukiman nelayan, serta riset dan penilitian; bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT. Mitra Kerta Raharja (Perseroda) berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 69 Tahun 2022, diberi tugas sebagai pengelola kawasan Ketapang Urban Aquaanlture di Desa Ketapang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 08 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2020; Perbup No. 69 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengelolaan Bab V Pembinaaan dan Pengawasan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
