Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
31 halaman 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2021/NO.87 LL Kota Pontianak : 9 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, Perda No.18 Tahun 2020, Perwako No.93 tahun 2019
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perda No.12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah tersebut; dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas Organisasi untuk mencapai pelayanan yang maksimal maka perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2011
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas di Bidang Kepegawaian Daerah. Dalam menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD mempunyai fungsi :a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian, penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian; b.penyiapan penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; c. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; e. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan; f. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis administrasi atau substantif Kementerian Dalam Negeri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral; g. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan. Susunan Organisasi BKD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,Sub Bagian Keuangan,Sub Bagian Penyusunan Program. c. Bidang Pengadaan Pegawai, membawahkan : Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai, Sub Bidang Pengadaan Pegawai. d. Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai, membawahkan :
Sub Bidang Mutasi, Sub Bidang Pemberhentian Pegawai. e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan : Sub Bidang Pengembangan, Sub Bidang Pembinaan. f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : Sub Bidang Diklat Struktural, Sub Bidang Diklat Fungsional. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974 ; UU No.32 Tahun 2004.
29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Magetan. memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; kelompok jabatan fungsional; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
mencabut Peraturan
Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Magetan
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 87, LN.2020/No.204, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
ABSTRAK:
Untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi menuju Indonesia emas 2045. Penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang perlu dituangkan ke dalam bentuk rencana induk penanggulangan bencana.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020-2044 dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi yang opurnal di lingkungan
Pcmcrintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
eflsien guna mcningka.tkan kinerja pemeriruahan dan
pclayanan publik sesuni Peraruran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi Nemor 25 Tahun
202 I tcntang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemeriruah, maka Peraturan BupaU Kendal Nomor
47 Tahon 2016 reruang Kedudukan, Susunan Organisaai.
Tugas den Fungsi, serta Tata Kcrja pada Sekretar'im
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Kendal
seba.gaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor l03 Tahun 202 L tentang Peru.bahan ams Peraturan
Bupati Kendal Nomer 47 'T'ahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organlsasi, Tugas dan Purtgai, serta
Tata Kerja pada Sekretariar Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Ka bu paten Kendal sud ah tidak sesuai dengan
kondisi sekerang, sehingga perlu dicabut dan digarni;
b. bahwa bcrdasarkan pr;rtimbangan eebagaimena dirnaksud
dalam huruf a. rnaka pertu menetapxan Peraruran Bupati
ientang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Pcrwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan tugas dan fungsi, rincian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
35 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
