Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 08. A, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 222
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian serta penataan ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian petunjuk pelaksanaannya; dasar perhitungan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan Dan Nilai Strategis sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Reklame;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini, antara lain yaitu UU No. 11 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 1986, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 136 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Ternate No. 22 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Ternate No. 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Ternate No. 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Ternate No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 17 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Objek Pajak Reklame, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keberatan dan Banding, Pemeriksaan, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2015.
16 Halaman. Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 1A Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi Pelayanan
Pasar, perlu mengatur Tata Cara Pemberian
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan W alikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengajuan pengurangan dan keringanan retribusi, besarnya pemberian pengura gan dan keringanan retribusi, tata cara pengajuan pembebasan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 316 Tahun 2015
PERWALI Kota Bandung No. 360 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 867 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 73 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa penjelasan pasal 24 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 , sehingga perhitungan tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomonikasi perlu direvisi, untuk menindaktanjuti Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 1 tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi, di pandang perlu diatur dan di tatapkan dengan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomonikasi .
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 36 tahu 1999, UU No 6 tahun 2001, UU No 26 tahun 2007, UU No 28 tahu 2009, UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015, PP No 52 tahun 200, PP No 38 tahun 2007, PP No 69 tahun 2010, Permenkoimfo No 01/PER/M/MENKOINFO/01/2010, Perda Kota Prabumulih No 1 tshun 2013.
Materi pokok dalam perturan ini adalah : Maksud dan Tujuan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Tarif Retribusi, Mekanisme Pemungutan Retribusi, Mekanisme Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan, Insentif Pemungutan, Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2015
tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.205/No.67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kedaluarsa dan dalam rangka tertib administrasi penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan wajib pajak dan wajib retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, perlu diatur dalam Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Menetapkan Perwali yang mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan dalam rangka tertib administrasi pungutan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu disusun ketentuan teknis mengenai pelaksanaan retribusi dimaksud
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Menetapkan Perwali yang mengatur tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dari tahun anggaran yang berjalan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2015
PERWALI Kota Bekasi No. 53 Tahun 2011 tentang Perubahaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak air tanah perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek pajak air tanah dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas peraturan walikota tanjung pinang No.68
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 68) diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2015
PERWALI Kota Bekasi No. 107 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penetapan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
