Permenhub No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Mengubah :
Permenhub No. 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 50, BN.2016/No.692, jdih.dephub.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Dinas Daerah tersebut; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1967; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.75 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional dibidang pertambangan dan energi; b. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pertambangan dan energi; c. mempersiapkan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan izin dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
23 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020
PERWALI Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa kewajiban lulus sertifikasi pengadaan
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
bahwa sehubungan dengan adanya penetapan
status keadaan tertentu darurat bencana
wabah penyakit akibat virus corona
berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia dan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional, sehingga
berdampak kepada penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan pengadaan
barang/jasa, maka perlu adanya penyesuaian
batas waktu kewajiban lulus sertifikasi
pengadaan barang/jasa bagi pejabat
administrator dan pejabat pengawas setara
eselon IVA di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019
tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat
Administrasi Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ,Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
mengubah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019
mengatur mengenai Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor1
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No.20 Tahun 2010; PERMENPAN RB No.39 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 50, BN.2021/No.1181, peraturan.go.id: 8 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 50 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleg Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.16 Tahun 2010; Perda Kukar No.9 Tahun 2011.
UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. UPT dipimpin oleh sesorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan secara berjenjang. UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: UU No.41 Tahun 1999.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2006/No. 3 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eselon Jabatan Camat di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Jabatan Camat adalah jabatan Eselon III a, untuk itu
sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah
tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan
Eselon Camat perlu disesuaikan;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka
pengaturan penyesuaian jabatan Eselon Camat perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
memuat ketentuan umum; struktur eselon jabatan camat; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 94 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ada pengaturan mengenai pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2 Menetapkan 2018; Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Kewajiban; Pelaksanaan; Penyusunan Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Verifikasi Data dan Penyempurnaan Hasil Olahan; Pelaporan; Penetapan Hasil; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
22 halaman peraturan dan 44 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
