PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.319 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2013
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2013
Pedoman Umum Kegiatan Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2013
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2013
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 6 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
  1. PERDA Kab. Poso No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Mengubah sebagian :
  1. PERDA Kab. Poso No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun 2013
Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan