Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.958 peraturan dalam 1,17 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 86 Tahun 2021

PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERBUP-NO.86-TAHUN-2021.pdf

Abstrak

KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2021/NO.86, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah, Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.23 Tahun 2006, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 2019, Perpres No.96 Tahun 2018, Permendagri No.19 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Pemutakhiran Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Pembiayaan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
6 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertani

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP Nomor 86 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 86 Tahun 2018

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PB-86-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 86 Tahun 2022

Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan

Arsip

Download :
Perbup NO 86 ttg Penggunaan SURPLUS Kas BLUD ).pdf

Abstrak

Arsip

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2022/NO.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus; Bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 01 A; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022; Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349/KUM /2010.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Surplus PPK-BLUD RSUD; Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD RSUD; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 86 Tahun 2014

Penggunaan Fasilitas Asrama dan Jasa Pelayanan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendidikan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 86 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Download :
PERGUB 86 TAHUN 2016 SOTK DINAS PERDAGANGAN.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1950

Pengangkatan Sukardjo Wirjopramoto Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Tahta Suci

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya

Mencabut :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, sepanjang yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja ATKP Surabaya

Download :
PM_86_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 86 Tahun 1958

Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

BUMN

Download :
UU Nomor 86 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Nasional- Perusahaan-Perusahaan- Milik- Belanda

1958

Undang-undang (UU) NO. 86, LN. 1958 No. 162, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

ABSTRAK:

a.bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadapperusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayahRepublik Indonesia dalam rangka perjuangan pembebasan IrianBarat adalah seusai dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B.;b.bahwadalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangkapembatalan K.M.B dan perjuangan pembebasan Irian Barattersebut di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkanketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yangberada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisadari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milikNegara;c.bahwadengannasionalisasiperusahaan-perusahaanmilikBelanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemantaatansebesar-besarnya pada masyarakat Indonesiadan pula untukmemperkokoh keamanan dan pertahanan Negara
pasal-pasal 27 jo 38, 89 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RepublikIndonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakannasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas NegaraRepublik Indonesia. Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal1 di atas diberi ganti-kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuahPanitya yanganggota-anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah.(2)Atas keputusan Panitya tersebut pada ayat 1 di atas maka baikpemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaanbanding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusanterakhir menurut acarapemeriksaan banding di hadapannya antarapemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihakyang bersangkutan.(3)Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud di atas selanjutnyaakan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 1957.
-
-
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2020

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Lingkungan Hidup - Perizinan, Pelayanan Publik

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD.2020/No.86

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2038 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Prov. Kalsel Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat Ketentuan Umum; Izin Lokasi Perairan; Izin Pengelolaan Perairan; Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional; Penyajian dan Pemeliharaan Data; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Penetapan Lokasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
29 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.