Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Kabupaten Tahun 2019/ No. 429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR DI KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, serta untuk mendorong semangat belajar peserta didik dan turut menyukseskan program wajib belajar di Kabupaten Gayo Lues, perlu adanya stimulant penguatan melalui bantuan beasiswa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 1990; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan dan Sasaran; BAB III Kriteria Penerima dan Besaran Beasiswa; BAB IV Bentuk dan Persyaratan Beasiswa; BAB V Mekanisme Pemberian Beasiswa; BAB VI Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Program Kartu Gayo Lues Pintar; BAB VII Pengawasan dan Sanksi; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi pendanaan penyelenggaraan
satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal sehingga dapat sesuai dengan standar nasional
pendidikan yang merupakan tanggungjawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1)
juncto Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Kendal, maka perlu menyediakan pendanaan
melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Pendamping
pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2023; bahwa agar pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal dapat berjalan efektif, tepat sasaran, tertib dan
akuntabel, maka perlu disusun Peraturan Bupati yang
mengatur Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip Pengelolaan Bos Pendamping
Bab IV Ruang Lingkup
Bab V Pengelolaan Bos Pendamping
Bab VI Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat terkait Pengelolaan Bos Pendamping
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbaikan Gizi Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa bahwa untuk rnewujudkan sumber daya manusia
Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan
status gizi yang optimal, dengan cara melakukan
perbaikan gizi secara terus menerus;
b. bahwa Pernerintah Daerah bertanggung jawab
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
akan pentingnya g:iz1 dan pengaruhnya terhadap
peningkatan status gizi melalui upaya perbaikan gizi;
c. bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. dan huruf b, perlu rnenetapkan Pcraturan
Bupati tentang Perbaikan Gizi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teniang
Pernbentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nornor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rcpub1ik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4235) senagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Lernbaran Negara Tahun 2014 Nornor 297, 'l'ambahan
Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
20 l 3 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan
Gizi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan I.embaran
naerah Nomor 19);
Pasal 1
BAB II
TU JUAN
BAB III
STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN,
DAN PELAKSANAAN
BAB IV
GUGUS TUGAS UPAYA PERBAIKAN GIZI
BABV
PENDANAAN
BABVI
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
NOMOR 12. TAHUN 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial bagi pelaku Usaha Mikro yang
terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan
belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam
Peraturan Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial bagi
pelaku Usaha Mikro yang terdampak Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Kebumen;
Dasarhukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial bagi
pelaku Usaha Mikro yang terdampak Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber, Bentuk dan Besaran; Kriteria dan Penetapan Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI PERORANGAN SERTA MAHASISWA/MASYARAKAT KURANG MAMPU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pembangunan Daerah dari Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan merupakan
potensi Daerah Kabupaten Murung Raya yang perlu diatur
pemanfaatannya untuk kepentingan Pembangunan Daerah
Kabupaten Murung Raya oleh karena itu para pengusaha hasil
hutan bukan kayu dan hasil perkebunan, perlu memberikan
partisipasinya untuk pembangunan Daerah berupa sumbangan
pembangunan Daerah atas hasil hutan bukan kayu dan hasil
perkebunan.
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994; Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2003
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB IX
KETENTUAN PIDANA;
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 21 Tahun 2008; PP. No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2019; PerBNPB No. 9 Tahun 2008; PerBNPB No. 15 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip, ruang lingkup, penanggulangan bencana, penetapan status keadaan darurat bencana, prosedur penetapan status keadaan darurat bencana adn ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru Dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintensifkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari penjualan kendaraan bermotor baru oleh pengusaha/dealer kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor. Hal-hal yang diatur meliputi: Subjek SP3; besarnya sumbangan; sarana administrasi; mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketifa dari pengusaha/dealer dan pemilik kendaraan bermotor baru; dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Gubernur ini mencabut: Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
