Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 21.772 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11B Tahun 2020

BEASISWA JUNJUNG BESAOH GOES TO CAMPUS

Pendidikan

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 Tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Asuransi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan OJK No. 19 /POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 Tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 38.1 Tahun 2020

Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

APBD Standar/Pedoman

Download :
perwali_no_38.1_tahun_2020_sign-1.pdf

Abstrak

pedoman-belanja tidak terduga

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38.1, BD Kota Surakarta Tahun 2020/No.56

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. bahwa dalam rangka pengelolaan Belanja Tidak Terduga terlaksana secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penganggaran Belanja Tidak Terduga; Pelaksana Belanja Tidak terduga; Prosedur Pengajuan dan Pencairan Belanja Tidak Terduga.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
14 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 Tahun 2020

Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 54, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
Bab X dan Bab XI dari peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 4.2 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1Tahun 2018tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman

Abstrak

standar pelayanan-kesehatan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.2, BD.2020/NO.4.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan dan untuk menjamin ketersediaanakses dan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM); b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; c. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yangakan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah dengan peraturan kepala daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor4Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56Tahun 2016; 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2016;
Materi Pokok : Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 7 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 19.B Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_19.b_tahun_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 Tahun 2020

Kontrak Derivatif Efek

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 Tahun 2020

Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, beserta Peraturan Nomor V.D.5 yang merupakan lampirannya

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download :
Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kebijakan - Countercyclical - Dampak - Penyebaran - Corona - virus - Disease - 2019 - Lembaga - Jasa - Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 14/POJK.05/2020, LN.2020/NO.102, TLN NO.6489, ojk.go.id : 24 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kebijakan LJKNB yang meliputi 7 aspek, yaitu: 1) batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 5) perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan 7) kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penerapan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.