Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.064 peraturan dalam 1,218 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 83 Tahun 2012

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 1957

Penolakan Banding dari Liom Oei Twan Direktur Muda dari N.V Perbandingan dan Perniagaan "Bintang Mas" Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Waru-Gompolsurat Dan Kedurus-Brangkal

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.83 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 83 Tahun 2020

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 83 Tahun 2021

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan

Download :
PERBUP KKU Nomor 83 Tahun 2021.pdf

Abstrak

KETENAGAKERJAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2021/NO.83, LL KAB. KAYONG UTARA : 14 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.24 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 2015, PP No.45 Tahun 2015, PP No.46 Tahun 2015, PP No.37 Tahun 2021, Perpres No.109 Tahun 2013, Permennaker No.5 Tahun 2021, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Program dan Kepesertaan, Penahapan dan Kriteria Kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Penganggaran dan Pembayaran Iuran, Pelayanan dan Perizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 14 halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 1953

Perutusan Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 083 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 83 Tahun 2013

Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

TUGAS-URAIAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2013/NO.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati No.18 Tahun 2013 Pasal 10 pada ayat (1) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan Uraian Tugas ULP secara rinci diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati ini tentang Uraian Tugas Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PEPRES No.106 Tahun 2007; PEPRES No.54 Tahun 2010; PERBUP No.18 Tahun 2013.
ULP Barang/Jasa merupakan unit organisasi yang bersifat non struktural dan lintas sektoral dan berkedudukan di sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. ULP mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; PEPRES No.54 Tahun 2010
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon

APBD

Download :
PERBUP 83 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 83 Tahun 2020

SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP 83 2020.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2020/NO.86 LL Kab. Sanggau : 7 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK:

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur sipil negara harus didukung oleh sarana mobilitas diantaranya kendaraan dinas operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Penggunaan; Pendistribusian KDO; Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan; Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 83 Tahun 2009

Biaya Masuk Museum Gunungapi Merapi

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 1998

Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_83 TH 1998.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .