Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143jPj2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 142jPj2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada keseluruhan Pasal 1 dengan total jumlah pendapatan Rp23.467.518.025.000,00, total Belanja Rp23.363.518.025.000,00 dan total Pembiayaan (Rp104.000.000.000,00);
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 57 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD TA 2013
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. UU Nomor 12 Tahun 1985; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 20 Tahun 2003; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 25 Tahun 2009; 11 UU Nomor 28 Tahun 2009; 12. UU Nomor 36 Tahun 2009; 13. UU Nomor 12 Tahun 2011; 14. PP Nomor 28 Tahun 1972; 15. PP Nomor 109 Tahun 2000; 16. PP Nomor 24 Tahun 2004; 17. PP Nomor 23 Tahun 2005; 18. PP Nomor 54 Tahun 2005; 19. PP Nomor 55 Tahun 2005; 20. PP Nomor 56 Tahun 2005; 21. PP Nomor 58 Tahun 2005; 22. PP Nomor 65 Tahun 2005; 23. PP Nomor 72 Tahun 2005; 24. PP Nomor 79 Tahun 2005; 25. PP Nomor 6 Tahun 2006; 26. PP Nomor 3 Tahun 2007; 27. PP Nomor 38 Tahun 2007; 28. PP Nomor 39 Tahun 2007; 29. PP Nomor 6 Tahun 2008; 30. PP Nomor 48 Tahun 2008; 31. PP Nomor 5 Tahun 2009; 32. PP Nomor 54 Tahun 2010; 33. PP Nomor 69 Tahun 2010; 34. PP Nomor 71 Tahun 2010; 35. PP Nomor 2 Tahun 2012; 36. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 37. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; 38. Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; 39. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; 40. Permenkeu Nomor 84/PMK.07 /2008; 41. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012; 42. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; 43. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 44. Permenkeu Nomor 137/PMK.07/2012; 45. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003; 46. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005; 47. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2005; 48. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006; 49. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006; 50. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007; 51. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 52. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 53. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011; 54. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011; 55. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011; 56. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011; 57. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011; 58. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011; 59. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011; 60. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011; 61. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011; 62. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011; 63. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011; 64. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011; 65. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011; 66. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011; 67. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011; 68. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012; 69. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012; 70. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012; 71. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012; 72. Perbup Situbondo Nomor 85 Tahun 2010; 73. Perbup Situbondo Nomor 23 Tahun 2012.
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
1. Jumlah Pendapatan Rp. 1.035.411.502.416,08
2. Jumlah Belanja Rp. 1.136.682.508.602,43
3. Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 144.899.362.351,35
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 43.628.356.165,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur tentang Perubahan APBD Kab. Pati Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 57 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.40 Tahun 2004
;4.UU No.11 Tahun 2009 ;5.UU No. 36 Tahun 2009 ;6.UU No.24 Tahun 2011
;7.UU No.23 Tahun 2014;8.PP No.101 Tahun 2012 ;9.PP No. 12 Tahun 2013
;10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 ;11.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016 ;12.Perbup No. 51 Tahun 2013
terdapat dalam pasal 9, dan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 57 Tahun 2018
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/No.149
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan
untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1222);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/0PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Dicabut: -
-
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cianjur No. 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya dinamika ekonomi di tingkat pusat sehingga menyebabkan kenaikan harga pasar terhadap beberapa jenis barang dan jasa di Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa standar harga satuan tahun 2022 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan dengan melakukan penyesuaian nilai atau harga serta menambahkan beberapa jenis barang dan jasa;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2009; Perbup Polewali Mandar No. 32 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Perbup Polewali Mandar No. 11 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
229 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 57 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tangerang No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1l PeraturanDaerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2022; Perbup No. 83 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Penjabran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD Tahun 2022 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosisal Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat serta dalam rangka pemenuhan rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang aman untuk berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permensos No. 20 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perwali Kota Cilegon No. 42 Tahun 2021.
di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab III Kriteria RTLH, Persyaratan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab IV Kelembagaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RLTH; Bab V Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VII Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial untuk RS-RTLH; Bab VIII Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
