PERBUP Kab. Majalengka No. 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang;
b. bahwa pengelolaan arsip vital digunakan sebagai dasar oleh unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan arsip vital untuk melindungi dan mengamankan fisik dan informasi arsip vital;
c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip vital pada Perangkat Daerah diperlukan adanya pedoman pengelolaan arsip Vital;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Nagara (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 239);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahu 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
23
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak atas Pemanfaatan Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai
Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan
Air Tanah perlu disesuaikan dengan Peraturan
Gubemur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan
Nilai Perolehan Air Tanah, maka untuk mendukung
upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai
Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan
Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air
dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3984), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan
Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan
Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39
Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air
Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA
BAB IV PENGHITUNGAN NPA
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten PidieTahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan
Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pidie
Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Harga
Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah dalam Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasar dan
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah
dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam
program dan kegiatan pada Satuan
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I , Pasal 4 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pidie Nomor 28 Tahun 2023
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mendukung peningkatan akses dan mutu
pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan
nasional, perlu dialokasikan dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan Daerah; agar pengelolaan dana bantuan operasional
satuan Pendidikan daerah yang dialokasikan dapat
dike Iola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu
petunjuk teknis pengelolaan dana;
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak
sesuai lagi dengan pekembangan pengelolaan keuangan
daerah sehingga perlu digant.
Dasar Hukum ini adala YY NO 12 Tahun 1999; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.33 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang SHS yang terdiri atas satuan biaya:
a. honorarium;
b. perjalanan dinas dalam negeri;
c. rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. pengadaan kendaraan dinas; dan
e. pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
63 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2023
tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati
tentang
Teknis Pemberian
Tunjangan
Hari Raya dan
G4ji
Ketiga Belas
yang
Bersumber dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2023;
1. Pasal 18 Ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di
Prorrinsi
Sulawesi
Tenggara
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2003 Nomor 24,
Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 3. UndanyUndang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undan5
Undang
Nomor
2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja
(lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas
Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
(Benta
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 40,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahanatas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor
157);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI
KETIGA BELAS BAB III
PEMBAYARAN BAB IV
PENDANAAN BAB
V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
Nomor 48
Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara
yang
bersumber
dari
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran
2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022 Nomor
48)
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuaran Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2021 Nomor 7);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : ANALISA STANDAR BIAYA
BAB V : PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA
BAB VI : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral
oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai
dengan Standar Data Statistik, perlu menetapkan
penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyelenggaran Statistik Sektoral di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Penyebarluasan Data; Koordinasi; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kode
Klasifikasi Arsi p;
b. bahwa Kode klasifikasi arsip sangat diperlukan
sebagai instrument penciptaan, akses dan
penggunaan, serta penyusutan arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
BUPATI KOLAKA tentang Kode Klasifikasi Arsip
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perubahan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara rpublik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2023 tentang perubahan kedau atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Kewenagan Antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757)
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6501) sebangaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsi p;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP DAN KODE KLASIFIKASI
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
