Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014
tentang tata cara penyelenggaraan reklame perlu dilakukan
penyempurnaan karena tidak sesuai dengan keadaan;
b. bahwa penyelenggaraan reklame agar dapat lebih terarah
dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/
keselamatan, estetika, lingkungan dan tata kota perlu tata
cara penyelenggaraan reklame;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri c, Tambahan Lembaran Daerag
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70).
peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pola penyebaran peletakan reklame, titik-titik reklame, rancang bangun reklame, mekanisme izin penyelenggaraan reklame, larangan, pengawasan dan penertiban,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman + lampiran 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kependudukan dan PerkawinanKesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2021/ No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasıl Evaluası Jabatan Sekretarıat Daerah, Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Kepegawaıan Pengembangan Dan Sumber Daya
Manusıa Daerah Dan,Dınas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pıntu Pada Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan
serta pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka
perlu ditetapkan NiIai dan KeIas Jabatan (Job Value and Job
Class) Sekretariat, Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bada.n PengeIola
Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin sesuai dengan hasil analisis jabatan dan evaluasi
jabatan; bahwa penetapan Nilai dan KeIas Jabatan Sekretariat
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Badan PengeIola Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas
Penanaman Modal Dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin seperti terse but pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999 sebagaimana
teIah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini memuat nilai dan kelas jabatan pada Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 81 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam upaya pengendalian penyelenggaraan urusan Perumahan, pemerintahan daerah perlu mengatur pengelolaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. dalam upaya pengendalian penyelenggaranaan urusan perumahan, pemerintah daerah perlu mengatur pengelolaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. untuk mewujudkan tertib administrasi dan
pengelolaan aset, dipandang perlu menyusun mekanisme penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah dengan isi singakta sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utulitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Tim Verifikasi; 4. Tata Cara Penyerahan; 5. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah; 6. Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 70 Tahun 1991 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 ; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 ;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar teknis penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi : a. penyerahan karya cetak ; b. kewajiban pemerintah daerah; c. kewenangan pemerintah daerah; d. pemenuhan hak tenaga perpustakaan; e. penghargaan pemberdayaan perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 81 Tahun 2012
jaminan kesehatan - pedoman - kepala desa - sekretaris - perangkat desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2022/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2l ayat (U Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun 2C16 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian '& Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nornor L6 Talmn 2O2O tentang Peruba.han Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun 2016 tentang Tata Ca.ra Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain Pengtrasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerirna Jarninan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan mernperhatikan rnasa keq'a dan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2A2O tentang Pedoman Pemberian Jaminatl Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, setringga perltr dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan seba.gaimana dimaksud dalam huruf a-, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jarninan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepesertaan, sumber dana dan iuran, masa jaminan kesehatan, mekanisme pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
