Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, tata kerja, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselon, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNG PINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
Pemerintah daerah menetapkan peraturan untuk perlindungan masyarakat yang disebut Linmas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pola Kemitraan Ketenagakerjaan Terpadu Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu merupakan suatu pola kerjasama yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, pencari kerja dan perusahaan dalam rangka untuk terpenuhinya hak masyarakat akan pekerjaan dan hak ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
b. bahwa kemudahan untuk mendapatkan informasi pasar kerja, sistem lamaran pekerjaan dan hak ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik apabila kebutuhan/keperluan akan hal tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
c. bahwa Perusahaan perlu di fasilitasi untuk menyampaikan pasar kerja kepada publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pola Kemitraan Ketenagakerjaan Terpadu di Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja.
a. penyelenggaraan;
b. jenis kegiatan ketenagakerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. wajib lapor lowongan pekerjaan;
e. sistem lamaran kerja;
f. data ketenagakerjaan;
g. perlindungan tenaga kerja;
h. tata cara kegiatan pola kemitraan;
i. sanksi administrasi;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
k. monitoring dan evaluasi;
l. keabsahan informasi dokumen elektronik; dan
m. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung
dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi Kas
dan Setara Kas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Kas dan
Setara Kas;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem akuntansi kas dan setara kas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LIKU-TEMAJUK-ARUK-SEMPADAN PANTAI SEBUBUS-TEMAJUK
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diatur di Kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, dan mewujudkan tertib tata ruang; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas belum dapat berfungsi secara operasional dalam Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Liku - Temajuk - Aruk - Sempadan Pantai Sebubus - Temajuk.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perpres No.3 Tahun 2012; Perpres No. 31 Tahun 2015; Permen ATR BPN No.14 Tahun 2018; Perda Kab.Sambas No. 7 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 17 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Zona Pengendalian; Ketentuan Intensif dan Disinsentif; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Perizinan; Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 81, LLSETKAB : 12 HLM
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
