Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.093 peraturan dalam 1,14 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2020

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan-Barang dan Jasa

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2020/NO.81

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
Materi Pokok: Pembentukan, Tugas, dan Fungsi UKPBJ DIY, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Standar Operasional Prosedur, Pembinaan dan Pengawasan, dan Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
Jumlah Halaman: 24 HLM; Lampiran : 1 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2021

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

APBD

Abstrak

Penjabaran-Anggaran-perubahan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD.2021/NO.81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021 perlu ditetapkan Peraturan WaliKota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini: Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021.
Materi pokok: Rincian Perubahan Anggaran

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 690 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2001

Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Download :
Keputusan_Presiden_no_81 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1996

Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Keputusan_Presiden_no_81 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 81 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PE2DA1~1.PDF

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.
Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi: a. PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, guru dan pengawas sekolah/mata pelajaran; b. PNS pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan; c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; d. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat penghadapan; e. PNS yang tidak masuk kerja paling sedikit selama 15 (lima belas) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan; dan f. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
6 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Rejang Lebong

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 81 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 81 Tahun 2009

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 17.1 Tahun 2019 tentang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perpres No.81 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 2004

Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 52 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download :
KEPPRES No.81 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2018

Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Download :
PM_81_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.