Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyusunan Analisis Standar Belanja dengan elemen penyusun
antara lain:
a. SSH;
b. SBU; dan/atau
c. HSPK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 54 Tahun 2018
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Prinsip Manajemen Talenta ASN; Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; Pembiayaan Manajemen Talenta ASN; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan untuk menyesuaikan dinamika Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 56 Tahun 2017 tentang Penerapan Menajemen Risiko pada Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 90 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan risiko, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No 56 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
15 hlm, Lampiran : 47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengaturarl mengenai organisasi
dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi
pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan
PoIa Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
dan berdasarkan Pasal 4, Pasal 22,Pasal 24, Pasal 38,
Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 73, Pasal 77, Pasal
83, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 96
dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan
Badan I"ayanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Umum Daerah di Kabupaten Kediri
b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari plt. Direktur
RSUD Kabupaten Kediri tanggal 9 November 2A22
Nomor 445/308 42 I 4t8.67 / 2022 tentang permohonan
Penetapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
pada RSUD Kabupaten Kediri dan Nota Dinas dari plt.
Direktur UOBK RSUD SLG tanggal 9 Januari 2023
Nomor 445 / 5O2 I 418.25.5 / 2023 perihal permohonan
Penggabungan Peraturan Bupati Kediri terkait
Peraturan BLUD serta Berita Acara tanggal lT Mei
2022 nomor 9OA/ rc37 1418.67 12023 Perihat Rapat
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Badan l.ayanan Umum Daerah
Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten
Kediri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petur{uk
Pelaksanaan Badan l.ayanan Umum Daerah pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sgfagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten datam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 534O);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l23l;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 142, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
ssfagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO4;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201,9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Talrrbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322t;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor l57l;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T9 Tahun
2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor L78Ll;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor S Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah l(abupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Negara Kabupaten Kediri Nomor ATI;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah
IGbupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peratura.n Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2022
tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersi{at Khusus
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 49);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB V PROSEDUR KER.IA
BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI
BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VIII REMUNERASI
BAB IX TATA KELOLA
BAB X STRUKTUR ANGGARAN
BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB XIII PENGELOLAAN BELANJA
BAB XIV PENGELOLAAN BARANG
BAB XV TARIF LAYANAN
BAB XVI PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
BAB XVII KERJA SAMA
BAB XVIII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN
BAB XIX PENYELESAIAN KERUGIAN
BAB XX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XXI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB XXII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
BAB XXIII BUDAYA ORGANISASI, BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2oLg rata cara
Pengadaan Barang/Jasa di Unit pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima
Gumul
88
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bengkalis No. 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.
Dasar Hukum Perbup or 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 5 (lima) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Evaluasi Akip; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
6 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan Tahun 2022; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 9 pasal yang mengatur tentang Standar Harga Satuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 20 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI
DI KABUPATEN BANGKALAN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelayanan dan pembinaan kelembagaan petani sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67 /PERMENTAN/SM.050/ 12/2016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani, maka perlu menetapkan Pedoman
Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten
Bangkalan, dengan Peraturan Bupati
Mengingat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian nomor
67 /PERMENTAN/SM.050/ 12/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten
Bangkalan. meliputi: pengertian; tujuan; ruang lingkup (1. Kelompok Tani;
2. Gabungan Kelompok Tani; dan
3. Asosiasi Komoditas Pertanian) karakteristik poktan; penumbuhan poktan; pengembangan poktan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023.
jumlah 26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
