Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 1, JDIH KPPU/2024
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2024-2029
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan UU Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
b. bahwa untuk itu perlu diatur tata tertib pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Periode Tahun 2024-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2024-2029;
UU Nomor 5 Tahun 1999, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 8/P Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang rapat komisi, hak suara, pencalonan, pemilihan, masa jabatan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN 2024 (241); 11 hlm
Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana sehingga Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.
Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah:
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1985; UU No. 2 Tahun 1986; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 31 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2023; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Peraturan MA No. 2 Tahun 2012; Peraturan MA No. 7 Tahun 2015; dan Peraturan MA No. 1 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur tentang:
Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pemulihan keadaan;
b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
c. tanggung jawab Terdakwa;
d. pidana sebagai upaya terakhir;
e. konsensualitas; dan
f. transparansi dan akuntabilitas.
Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:
a. memulihkan Korban tindak pidana;
b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. dan
Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
Ruang lingkup peraturan ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer, perkara Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan.
Tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya mengatur tentang:
Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
b. tindak pidana merupakan delik aduan;
c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
b. terdapat Relasi Kuasa; atau
c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pihak Lain yang Terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.
Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dapat berupa:
a. Terdakwa mengganti kerugian;
b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau
c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.
Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dilarang memuat ketentuan yang:
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
c. merugikan pihak ketiga; atau
d. tidak dapat dilaksanakan.
Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan, Hakim mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam putusannya.
Ketua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.
CATATAN:
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 2, https://jdih.mkri.id/
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 1, https://jdih.mkri.id/
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial
ABSTRAK:
untuk menciptakan perspektif kerja sama yang fokus pada substansi kolaborasi, Komisi Yudisial perlu mengikuti perkembangan transformasi manajemen sektor
publik agar mampu merespon kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Perpres Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas:
a. pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
b. pertukaran data dan/atau informasi;
c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
d. pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia;
e. sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau
f. kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan
Mitra.
CATATAN:
Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Peraturan Komisi Yudisial tentang Pemantauan Perilaku Hakim
ABSTRAK:
bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Komisi Yudisial
Peraturan ini menngatur mengenai Permohonan dan inisiatif pemantaua perilaku hakim, penanganan, petugas pemantau, pelaksanaan pemantauan, dan laporan hasil pemantauan
CATATAN:
Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
Peraturan Komisi Yudisial tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar
Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah tidak
relevan dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan
organisasi mengenai tata cara kerja sarna antar Lernbaga
di Komisi Yudisial sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 24B UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan ini mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang
Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang
Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi
Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun
2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak
Asasi Manusia di Mahkamab Agung masih perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan
administrasi Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 24B UUD 1945; UU Nomor 26 Tahun 2000; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Perpres Nomor 68 Tahun 2012
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung, antara lain Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat seleksi calon hakim ad hoc HAM
CATATAN:
Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 1, BN 2024 (74); 74 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
Permensos No. 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN 2024 (216); 3 hlm
Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2012; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2015; Perpres Nomor 125 Tahun 2022; Permensos Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan BAdan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
