Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 80, LN.2021/No.204, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) tata kerja; dan 4) pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Sekretariat Kementerian, dan beberapa staf ahli.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 65 Tahun 2015.
Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan kepada APBN.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 80, LN. 1995 No. 73, LL SETNEG : 3 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 1995.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam
Konvergensi Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
34Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan
Stunting di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur
mengenai peran Desa dalam konvergensi
pencegahan stunting dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : peran
dan kewenangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi pembangunan desa termasuk Dana Desa untuk
melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di
tingkat desa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Peran Pemerintah Desa dalam upaya konvergensi pencegahan stunting;
b. Kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan
intervensi stunting dalam APBDes;
c. Rumah Desa Sehat;
d. Kader Pembangunan Manusia; dan
e. Rembuk Stunting Tingkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Daerah digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Dasar hukum peraturan ini:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020
Materi pokok: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pelaksana,Tim Koordinasi, dan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Kehutanan dan PerkebunanPangan, Pertanian dan PeternakanSumber Daya Alam
Status Peraturan
Mencabut :
KEPPRES No. 74 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah
KEPPRES No. 133 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998
KEPPRES No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp2.074.616.782.000,00 bertambah sejumlah Rp78.565.064.000,00 sehingga menjadi Rp2.153.181.846.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 80 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal
13 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni;
b. perlakuan khusus;
c. perjanjian sewa dan penetapan besaran Tarif Sewa;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku yang besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.21 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tunjangan Perumahan; ; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Meliputi : Ketentuan Umum; Uraian Tugas; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
