Keputusan Presiden (Keppres) NO. 79, https://jdihn.go.id/
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Peraturan Kota Praja Jakarta Raya 1 April 1952 Untuk Menetapkan Rencana Khusus Bagi Daerah Karet Pasar Baru
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1952.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 79 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pendesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, pada Bab
ll Pasal t huruf (e) jenis pajak menetapkan tentang Jenis Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, terdapat unsur
pelayanan;
b. bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik lndcnesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor'14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonosia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 47O0);
10.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor'130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neglara Republik lndonesia
Nomor 4578);
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republil( lndonesia Nomor 4663 ),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
'15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 201 1 Nomor 694);
lT.Peraturan Daerah Kabupaten Konav\e Selatan Nomor Tahun
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenanga,n Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Tahun Nomor );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LATAR BELAKANG
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV KELUARAN/OUTPUT
BAB V BAGAN (FLOW CART)
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Diubah dengan :
PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Mengubah :
PP No. 32 Tahun 1969 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1992.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK:
bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pengaturan melalui suatu kebijakan daerah yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi Masyarakat, Aparatur, dan/atau Badan Hukum; bahwa dalam rangka mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat; bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai dasar pengaturan lebih lanjut pengawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup Kegiatan; 4. Pembinaan; 5. Pendanaan; 6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG (PTKPK) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.10 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (PTKPK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 79, LL SETKAB : 7 HLM
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja di Bidang Persandian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 79, LN. 1999 No. 125, LL SETNEG : 7 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1999.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 79 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
