Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, SERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan strategi dalam mempercepat reformasi birokrasi,untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi
pengukuran kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
Ketentuan Umum,Perencanaan Kinerja,Pengumpulan Data Kinerja,
Pengukuran Kinerja,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
-
-
43 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
penyusunan anggaran belanja Kabupaten Tana Toraja
secara secara ekonomis, efesien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan, diperlukan analisis standar
belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran biaya
dan beban kerja atas suatu sub kegiatan yang
dilaksanakan setiap perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar
teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor · 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 31);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB III : JENIS ASB
BAB IV : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
80
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik, bermanfaat dan dapat dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan;bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman pemantauan dan peninjauan dengan cara dan metode yang baku dan mengikat seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN PRODUK HUKUM DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; KEDUDUKAN DAN PELAKSANA;PERENCANAAN;PELAKSANAAN; PELAPORAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2023; Perpres No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 29 Tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permensos No. 28 tahun 2012; Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 12 Tahun 2022; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang meliputi Ketentuan Umum, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Kegiatan Dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Peran Pemerintah Daerah, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran harus dikelola berdasarkan
asas dengan tertib dan disiplin anggaran; bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil
guna perlu disusun pedoman perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
dokumen dimaksud; bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi
semua pihak yang terlibat perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dibentuk
peraturan yang mengatur mengenai teknis penyusunan
dokumen dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
Kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan d. teknik penyusunan APB Desa. Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di
wilayahnya; bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum
dalam pengaturan Standar Layanan Minimal Badan
Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, LD Tahun 2023 No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka
perlu dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Evaluasi AKIP oleh Pemerintah Daerah, yang dapat menggunakan instrumen berbasis sistem elektronik. Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Tim Evaluator yang ditunjuk oleh Bupati, dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 58 Tahun 2023
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Materi Muatan Penyusunan Apb Desa Bab IV Evaluasi Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mngatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi: a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya. Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun
Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam digitalisasi transaksi keuangan di Daerah perlu untuk melakukan minimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENGGUNAAN KKPD; PENGELOLA KKPD; UP KKPD; PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD; PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD; BIAYA PENGGUNAAN KKPD; MONITORING DAN EVALUASI; KETETNTUAN LAIN-LAIN; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
28 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
