Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 21.450 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 5.a Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019

APBD

Download :
PERDA NO 5.a TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5.a, LD. No. 2020/6, LL Kota Ambon: 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemeirntah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2020

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
SE OJK Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 28 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 755/KPTS/OT.050/M/11/2020 Tahun 2020

Tim Pengelola Agriculture War Room Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 755 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 19A Tahun 2020

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 19.A TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-STUNTING

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SOM) dalam bentuk peningkatan pertumbuhan Gizi Anak Balita dan Kesehatan Ibu Hamil serta masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya, maka dipandang perlu melakukan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi; kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 201 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Peraturan Menteri 2269/Menkes/Per/Xl/201 l
Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk menin gkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyaraka t melalui: a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); b. Perbaikan pola konsumsi makanan; c. Perbaikan perilaku sadar gizi; d. Perbaikan perilaku sadar hidup bersih dan sehat; e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; f. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; g. Perlindungan sosial bagi bayi/balita, ibu hamil/menyusui dan remaja; h. Peningkatan sanitasi dan air bersih melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); i. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan J. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
-
-
22

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Dan Observasi Laut

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 11/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 19 tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 Tahun 2020

Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, beserta Peraturan Nomor V.D.5 yang merupakan lampirannya

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) Di Laut, Dan Penggunaan Nakhoda Dan Anak Buah Kapal (Abk) Asing

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 58/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) Di Laut, Dan Penggunaan Nakhoda Dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing

Download :
Permen KKP Nomor 11 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.