Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Rumah Susun, Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, Tata Cara Pengesahan Akta Pemisahan, Tata Cara Pengalihan Penguasaaan Rumah Susun, Taridf Sewa Rumah Susun, Pelaksanaan Peningkatan Kualitas, dan Pengendalian Rumah Susun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2016.
26 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 44 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota CIlegon No 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,Pemilik Bangunan Gedung wajib memperoleh IMB sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bengunan gedung dan atau bengunan yang sudah beridiri berdasarkan dokuemen rencana teknis yang telah di sah kan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun Bangunan Gedung,Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib memperoleh SLF sebelum pemanfaatanbangunan gedung;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,dalam rangka penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan Umum perlu mendapatakan pertimbangan teknis dari TABG;
d. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrsi pemanfaatan bangunan gedung
UU No 15 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP RI No 27 Tahun 2012; PerMen PU No.25/PRT/M/2007; PerMen PU No.26/PRT/M/2007; PerMen PUPR No.17/PRT/M/2010; PerMen PUPR No.05/PRT/M/2016; PERDA Kta Cilegon No 5 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan penyelenggaraan IMB; 3. Ketentuan Penyelenggaraan SLF; 4. Tim Ahli Bangunan Gedung; 5. Ketentuan Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
145 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Bundaran Kota Baru
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasrana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan di Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permen PU No. 6/PRT/M/2007, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Perda No. 11 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Wilayah Perencanaan, Visi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Tambahan, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Aturan Insentif Dan Disinsentif, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK
34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur pedoman Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 45 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Prinsip Dan Kriteria, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Besaran Pemberian Pengurangan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu khusus Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jalan Titian Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Kota Banjarmasin karena letak geografisnya yang memiliki banyak pemukiman di pinggiran sungai sehingga adanya jalan lingkungan di pinggiran sungai yang berupa titian dari kayu. berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka penyelenggara jalan harus dapat memberikan jalan yang memenuhi persyaratan teknis jalan seperti keamanan, keselamatan dan lingkungan. dalam rangka memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur maka perlu adanya penanganan jalan titian di Kota Banjarmasin. untuk menindaklanjuti maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Jalan Titian Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor28 Tahun 2011;
Peraturan ini mengatur tentang jalan titian Kota Banjarmasin, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup Penanganan; 4. Penanganan Jalan Titian; 5. Pengawasan; 6. Peran Masyarakat; 7. Ketentuan Penutup. Maksud penanganan jalan titian adalah untuk merumuskan kebijakan Walikota atas jalan titian di Kota Banjarmasin. Tujuan penanganan jalan titian adalah terciptanya kondisi jalan titian yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Penanganan jalan titian meliputi kegiatan : Pemrogramandan penganggaran, Perencanaan teknis, Pelaksanaan konstruksi, Pemeliharaan jalan titian. Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud merupakan
kegiatan fisik penanganan jalan titian untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan titian
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Mulawarman dan Kawasan Jalan Yos Sudarso
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap
seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di kawasan koridor Jalan Mulawarman dan Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan, perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Mulawarman dan Jalan Yos Sudarso; bahwa untuk memberikan dasar legalitas terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yang diberlakukan pada bangunan atau kelompok bangunan pada kawasanjblok tertentu agar pengaturan dan penataan fungsi serta letak bangunan dan lingkungan pada koridor Jalan Mulawarman ·dan Jalan Yos Sudarso memiliki pedoman sebagai alat panduan, sehingga tercipta keserasian hubungan aktivitas, tata ruang dan bangunan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Mulawarman dan Kawasan Jalan Yos Sudarso.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); Peraturan Daerah KotaTarakan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TarakanTahun 2012- 2032; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.
Pengaturan Pemanfaatan Ruang, Aturan Ketinggian Bangunan dan Tata Letak, Estetika dan Karakter Bangunan, Pengelolaan Lingkungan, Infrastruktur Pendukung, Pengawasan dan Penegakan Aturan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Harga Dasar Untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
ABSTRAK:
Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan miliknya yang dilepaskan atau diserahkan untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum. Pelaksanaan ganti rugi bangunan kepada pihak yang berhak harus dilaksanakan secara layak dan adil. Peraturan Walikota Palembang No.51 Tahun 2015, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri PU No.11/PRT/M/2013; Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai Pedoman Harga Dasar Bangunan Untuk Penerapatan Ganti Rugi Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai besarnya harga dasar rata-rata/M2 untuk bangunan bertingkat; dan harga ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini mencabut berlakunya Peraturan Walikota Palembang No.51 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Dasar Untuk Penetapan Ganti RUgi Bangunan.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; dan tata kerja Inspektorat Kota Tanjungbalai.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
11 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 27 Tahun 2016
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu dilakukan perubahan
UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; PM Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; PM Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Perda Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 15 Tahun 2011; Perda Nomor 16 Tahun 2011; Perda Nomor 17 Tahun 2011; Perda Nomor 3 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2012; Perda Nomor 13 Tahun 2014; Perwal Nomor 33 Tahun 2015; Perwal Nomor 67 Tahun 2014; Perwal Nomor 83 Tahun 2014; Perwal Nomor 96 Tahun 2014; Perwal Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan ini memuat; Beberapa Perubahan Ketentuan tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
