Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan dalam rangka tertib administrasi pungutan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu disusun ketentuan teknis mengenai pelaksanaan retribusi dimaksud
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Menetapkan Perwali yang mengatur tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus dari tahun anggaran yang berjalan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2015
PERWALI Kota Bekasi No. 53 Tahun 2011 tentang Perubahaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penetapan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak air tanah perlu dilakukan penyesuaian terhadap objek pajak air tanah dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas peraturan walikota tanjung pinang No.68
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 68 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 68) diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak parkir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggara tempat parkir dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menetapkan Perubahan peraturan walikota No.67 tahun 2012 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak parkir
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 67) diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan perlu dilakukan penyesuian tarif pajak hiburan dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan perlu dilakukan perubahan dan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUUIX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang menyatakan golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan, sehingga pemungutan pajaknya tidak dapat dilaksanakan lagi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Beberapa ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang
Nomor 63 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 63) tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang
Nomor 63 tahun 2012
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif
ABSTRAK:
Pemkot mempunyai kewenangan mengatur urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertumbuhan jumlah lahan/lokasi parkir, disamping itu parkir di tepi jalan (on street) sudah mengganggu dan menjadi hambatan samping lalu lintas sehingga dengan memberikan pembebanan tariff progresif diharapkan mengurangi jumlah pengguna jasa parkir di tepi jalan dan dapat mengurangi kemacetan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, penyelenggaraan manajemen parkir dapat juga dilakukan secara progresif (berdasarkan lamanya waktu parkir). Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, objek parkir, bentuk karcis, tarif parkir progresif, pengesahan dan pengendalian struk parkir, kewajiban dan larangan penyelenggaraan parkir dengan sistem progresif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak restoran perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak restoran dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Merubah peraturan walikota dalam ketentuan pasal 6 No.62 Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 62) ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2o11 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 39 Ayat (6), Pasal 40 Ayat (5), Pasal 44 Ayat (7), Pasal 46 Ayat (4) Dan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2O11 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD 1945 Pasal l8 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kota Bontang No. 9 Tahun 2011.
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA, TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 56 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
